Entah kenapa tiba-tiba saja saya ingin nulis tentang Gerakan Pramuka berikut permasalahan-permasalahanya. Memang disadari betul bahwa saya juga bagian dari Gerakan Pramuka walau dalam tataran tingkat kecamatan, namun demikian walau tidak tahu persis segala persoalan ditingkatan yang lebih atasnya, setidaknya saya merasakan betul apa yang terjadi di Gugus Depan atas Sekolah-sekolah di Kecamatan saya, secara kebetulan beberapa Pembina Pramuka di kecamatan saya itu sering tukar pendapat dan kadang tukar pengalaman, sehingg segala macam ide, gagasan bahkan permasalahan sering saya dengar dari curhatan para Pembina ini. sebenarnya ada juga wadah untuk pembinaan para Pembina Pramuka itu yaitu dalam kegiatan Karang Pamitran atau Pertemuan Para Pembina Pramuka, namun hampir sama sekali tidak pernah ada, mungkin program prioritasnya kursus-kursus Pembina.
Bicara Gerakan Pramuka maka satu hal yang harus diketahui secara mendasar adalah tentang organisasinya, dimana Gerakan Pramuka atau bisa juga di sebut sebagai Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia merupakan  organisasi pendidikan nonformal yang mengisi dan melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, yang pembentukkanya tentu saja atas dasar kesadaran  dan keinginan masyarakat untuk membantu Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya di bidang Pendidikan.
Memang sangat luar biasa hakikat dari pendirian Gerakan Pramuka di Indonesia ini, bahkan Gerakan Pramuka juga di jadikan sebagai wadah pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga dalam pembinaan generasi muda yang menerapkan dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang pelaksanaanya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa serta juga tentunya masyarakat Indonesia itu sendiri.
Secara teori bahkan mungkin amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, memang demikian adanya bahkan di setiap kursus-kursus pun selalu disampaikan tentang Pola Pembinaan Anggota Gugus Depan dan lain sebagainya, namun demikian apapun itu organisasinya, kendala itu selalu ada, apalagi Gerakan Pramuka, masalah demi masalah selalu saja ada baik di Gugus Depan / Sekolah maupun di tingkatan Kwartir / Kepengurusan dalam Gerakan Pramuka.
Terlalu seringnya saya menampung berbagai keluhan dan masukan dari para Pembina Pramuka , Pelatih Pembina bahkan dari unsur jajaran Kwartir nya juga maka dapat di inventarisir persoalan-persoalan tersebut, diantaranya adalah :
Minat peserta didik menurun
Menurunnya tingkat partisipasi peserta didik di sekolah terhadap Ektrakulikuler Pramuka, tentunya  banyak alasan dan banyak bahan untuk menjadikan kegiatan Pramuka sebagai kegiatan " Tidak Kekinian ", mungkin juga ada yang bilang Pramuka itu " Jadul " dan lain sebagainnya, namun demikian kita tidak bisa kemudian menyalahkan peserta didik atau murid-murid di sekolah kenapa tidak tertarik pada Ektrakulikuler Pramuka di Sekolahnya. Banyak hal yang harus dibenahi di sekolah tersebut agar kegiatan Kepramukaan bisa menarik minat para peserta didiknya, maka tentunya peran Pembina Pramuka harus menciptakan motivasi dan suasana latihan yang menarik, kekinian dan tidak monoton hanya  berbasis Syarat Kecakapan Umum ( SKU ) atau Syarat Kecakapan Khusus ( SKK ) atau pencapaian lainnya.
Jumlah Pembina dan pelatih kurang memadai
Ini mungkin tugas Kwartir dan Pusdiklatnya dalam rangka menciptakan para Pembina Pramuka dan Pelatih Pembina Pramuka yang handal dan berkualitas, maka tentunya secara priodik dan berkesinambungan menyelenggarakan kursus-kursus Pembina maupun Pelatih Pembina seperti KMD, KML, KPD bahkan KPL, bahkan tidak berhenti di situ saja, banyak kursus Pembina yang diselenggarakan Pusdiklat demi menjadikan Pembina yang mumpuni bukan saja menguasai managemen pola pembinaan namun juga ketrampilan diri Pembina dalam bidang Teknik Kepramukaan (Scouting Skill), karena selama ini banyak Pembina yang mengikuti kursus Pembina hanya sebatas gugur kewajiban, implementasi ke peserta didiknya tidak pernah, sehinga sasaran menikuti kursus tersebut tidak tercapai, maka berdampak pada tingkat kemajuan peserta didik di gugus depannya yang tidak berjalan dengan baik walaupun ada pembinanya yan pernah menikuti kursus Pembina Pramuka.
Masih ada sekolah yang tidak mempunyai Nomor Gudep
Meman selama ini menjadi kendala di lapangan, ketika Gugus Depan akan berkiprah lebih mendalam atau lebih aktif lagi menyelenggarakan kegiatan Kepramukaan di pangkalannya, terkadang ada Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang melakukan proses registrasi Nomer Gudep terlalu birokrasi dan bertele-tele dalam hal syarat pendirian gugus depan, sehingga banyak gudep yang sudah pesimis dulu, maka akhirnya ada kebingungan tersendiri manakal mau mengadakan kegiatan Kepramukaan sementara Nomer Gudep belum juga ada atau belum resmi dlam menyelenggarakan kegiatan bilamana belum turun nomer gudepnya.
Sarana dan prasarana kurang memadai
Ini mungkin hampir terjadi di setiap Gugus Depan, kenapa demikian, sebuah gudep apabila mau dikatakan sudah berjalan dengan benar tentu saja sudah ada dukungan penuh dari Kamabigus/ Kepala Sekolah, idealnya gugus depan harus ada adminisrasi gudep yang lengkap di tambah lagi sanggar gudep dan tentunya perlengkapan penunjang lainnya seperti Plang gudep, tenda, tongkat dan perlengkapan yang lainnya. Namun demikian ada beberapa gudep dengan perlengkapan seadanya tapi mampu secara priodik melaksanakan kegiatan kepramukaan.
Citra Gerakan Pramuka
Satu hal yang sering terjadi di organisasi Kepramukaan saat ini adalah " Latah " terhadap siapa yang harus memimpin Kwartirnya, maka tak ayal sekarang ini banyak pejabat public yang notabene jabatan politis dan tentu saja orangnya pun orang partai, sering di pilih di jadikan ketua Kwartir, dengan harapan memudahkan koordinasi dalam rangka mendukung semua lini kegiatan, baik di bidang anggaran maupun fasilitas-fasilitas lain yang dipunyai oleh pejabat public tersebut. Tentu saja taruhanya adalah nama baik Gerakan Pramuka, iya andai saja pejabat public tersebut yang di jadikan Ketua Kwartir tidak tersangkut persoalan hukum dalam kedinasanya mungkin nama baik pasti akan terukir disana, namun kalau tersangkut persoalan hukum semisal Narkoba ataupun Korupsi, dipastikan nama Gerakan Pramuka nya juga pasti menjadi sorotan public.
Belum adanya sumber pembiayaan yang jelas di gudep
Memang di dalam aturan UU No. 10 Tahun 2012, AD/ART Gerakan Pramuka juga telah di gariskan bahwa sumber keuangan Pramuka khususnya di Gugus Depan adalah bersumber dari peran serta peserta didik itu sendiri, melalui tentu saja Iuran Gugus Depan di setiap bulanya, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. namun kenyataan di lapangan tidaklah muda seperti membalikkan telapak tangan, banyak persoalan lain walau jelas-jelas di atur dalam SKU di semua golongan juga "Setia membayar Iuran Gugus Depan" pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik, bahkan ada pihak orang tua peserta didik yan mengangap iuran gudep itu adalah pungutan liar, sehingga ada beberapa Pembina yang memberhentikan iuran tersebut, lantas untuk menunjang kegiatannya bagaimana, sekarang ini banyak gugus depan yang lumayanan dalam arti kata momen perkemahan di awal tahun pelajaran di jadikan ajang untuk mendapatkan pemasukkan yang sebesar-besarnya, bayangkan sebuah perkemahan penggalang yang hanya satu hari satu malam saja peserta didik di mintai anggaran perkemahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), padahal kalau di hitung real tidak akan menghabiskan setengah dari anggaran yang di pungutnya. Semoga saja lebihannya bisa untuk membiayai kegiatan kepramukaan berikutnya.
Sebenarnya masih banyak lagi dinamika dan persoalan-persoalan di gugus depan yang sempat saya catat ada juga yang sudah disampaikan kepada Kwartir sebagai bahan pertimbangan kwartir dalam menyusun agenda kegiatan kepramukaan, namun demikian semoga saja semangat dari para jiwa Pembina pramuka yang masih aktif dapat membangun dan membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan di gugus depanya agar secara perlahan pencapaian visi  Gerakan Pramuka yang merupakan wadah pilihan utama dan solusi handal masalah masalah kaum muda dapat terwujud dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.
