Sarana dan prasarana kurang memadai
Ini mungkin hampir terjadi di setiap Gugus Depan, kenapa demikian, sebuah gudep apabila mau dikatakan sudah berjalan dengan benar tentu saja sudah ada dukungan penuh dari Kamabigus/ Kepala Sekolah, idealnya gugus depan harus ada adminisrasi gudep yang lengkap di tambah lagi sanggar gudep dan tentunya perlengkapan penunjang lainnya seperti Plang gudep, tenda, tongkat dan perlengkapan yang lainnya. Namun demikian ada beberapa gudep dengan perlengkapan seadanya tapi mampu secara priodik melaksanakan kegiatan kepramukaan.
Citra Gerakan Pramuka
Satu hal yang sering terjadi di organisasi Kepramukaan saat ini adalah " Latah " terhadap siapa yang harus memimpin Kwartirnya, maka tak ayal sekarang ini banyak pejabat public yang notabene jabatan politis dan tentu saja orangnya pun orang partai, sering di pilih di jadikan ketua Kwartir, dengan harapan memudahkan koordinasi dalam rangka mendukung semua lini kegiatan, baik di bidang anggaran maupun fasilitas-fasilitas lain yang dipunyai oleh pejabat public tersebut. Tentu saja taruhanya adalah nama baik Gerakan Pramuka, iya andai saja pejabat public tersebut yang di jadikan Ketua Kwartir tidak tersangkut persoalan hukum dalam kedinasanya mungkin nama baik pasti akan terukir disana, namun kalau tersangkut persoalan hukum semisal Narkoba ataupun Korupsi, dipastikan nama Gerakan Pramuka nya juga pasti menjadi sorotan public.
Belum adanya sumber pembiayaan yang jelas di gudep
Memang di dalam aturan UU No. 10 Tahun 2012, AD/ART Gerakan Pramuka juga telah di gariskan bahwa sumber keuangan Pramuka khususnya di Gugus Depan adalah bersumber dari peran serta peserta didik itu sendiri, melalui tentu saja Iuran Gugus Depan di setiap bulanya, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. namun kenyataan di lapangan tidaklah muda seperti membalikkan telapak tangan, banyak persoalan lain walau jelas-jelas di atur dalam SKU di semua golongan juga "Setia membayar Iuran Gugus Depan" pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik, bahkan ada pihak orang tua peserta didik yan mengangap iuran gudep itu adalah pungutan liar, sehingga ada beberapa Pembina yang memberhentikan iuran tersebut, lantas untuk menunjang kegiatannya bagaimana, sekarang ini banyak gugus depan yang lumayanan dalam arti kata momen perkemahan di awal tahun pelajaran di jadikan ajang untuk mendapatkan pemasukkan yang sebesar-besarnya, bayangkan sebuah perkemahan penggalang yang hanya satu hari satu malam saja peserta didik di mintai anggaran perkemahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), padahal kalau di hitung real tidak akan menghabiskan setengah dari anggaran yang di pungutnya. Semoga saja lebihannya bisa untuk membiayai kegiatan kepramukaan berikutnya.
Sebenarnya masih banyak lagi dinamika dan persoalan-persoalan di gugus depan yang sempat saya catat ada juga yang sudah disampaikan kepada Kwartir sebagai bahan pertimbangan kwartir dalam menyusun agenda kegiatan kepramukaan, namun demikian semoga saja semangat dari para jiwa Pembina pramuka yang masih aktif dapat membangun dan membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan di gugus depanya agar secara perlahan pencapaian visi  Gerakan Pramuka yang merupakan wadah pilihan utama dan solusi handal masalah masalah kaum muda dapat terwujud dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
