Sebaiknya bersabar jangan menekan bu Mega. baik itu anda2 yang ada di dalam PDIP (terutama caleg yang sudah keluar biaya pencalegan tapi terganjal dengan isu capres Jokowi) ataupun masyarakat umum diluar PDI P.
Berbagai sinyal sudah diungkapkan oleh bu Mega, bahwa dialah yang akan menentukan arah kemudi partainya kedepan. Mengingat sejarah heroik PDI P dulu. Maka saya berfikir, PDI P bisa bertahan sampai sekian lama ini adalah karena faktor bu Megawati yang notabene trahnya Soekarno.
Buat Pro JO juga jangan terlalu genit kayak anak ABG minta ijin dibolehkan pacaran. Ingat bu Mega mempunyai batas kesabaran. Jas merah,maka faktor apa yang menjaga partai PDIP sampai sedemikian besar, kuat dan mengakar? Tentu bu Mega jawabnya dan tak terbantahkan. Karena kalau dibilang ada faktor lain, itu pasti omdo nyatanya PDI pak Soerjadi tenggelam.
Lantas atas dasar apa sekarang menekan bahkan memojokkan bu Mega, dengan kalimat2 tendensius. Seperti bahwa rakyat menginginkan pak JOK menjadi presiden, masanya bu Mega sudah lewat, yang akhirnya menggiring ke opini pak JOK atau tidak untuk PDIP. Â Bagi saya itu justru kontra produktif untuk bu Mega dan PDIP. Sangat mungkin di dalam hatinya bu Mega berujar, "ndak ada dukungan kalian dan pak JOK, PDIP ga kan kenapa-kenapa. Ada dan tiadanya PDIP bukan urusan kalian itu urusan saya". Mungkin di titik ini bu mega tahu, bahwa apapun itu pak JOK itu secara wujud miliknya, sedangkan ketenaran dan kebesaran namanya adalah milik media.
Ditambah setelah kematian suami beliau, saya pikir bu Mega tak memiliki harapan atas keduniaan yang menggebu-gebu dan 'ngoyo' lagi. Karena yang tersisa dalam diri bu Mega adalah idealisme dan cita-cita sebagaimana dia dapatkan dari orang tuanya. Dan untuk mewujudkannya beliau akan sangat hati-hati tidak kemrungsung. Sikap elegan yang akan dipilihnya. Prinsipnya adalah selamat semuanya, selamat partainya selamat dirinya dan selamat negeri Indonesia Raya. Alon-alon waton selamet ra tekan ra popo sek penting selamet sak kabehane, Â kiranya begitu prinsipnya.
Jadi menentukan capres itu bukan perkara instan tetapi ada parameter-parameter yang jelas untuk menilai dan sekaligus mempertahankan negara. Bagi para pengatur strategi, sebelum bicara siapa capresnya. mereka terlebih dahulu membaca kemana arah negara ini akan dibawa. Bagi pengatur strategi kondisi ini sangat susah, karena saat ini pilihan partai sudah sangat terbatas. Partai yang ada saat ini adalah sisa-sisa dan  terkenal kuat dengan pandangan hidup atau ideologinya. Hal itu kontra produktif jika dipakai dalam bernegara karena kurang luwes.
Kembali lagi. Bisa jadi rakyat berkehendak pak JOK nyapres, seperti tergambar dalam berita akhir-akhir ini yang mana rating nyapres pak JOK selalu tinggi ( bahkan sudah ada deklarasi relawan pak JOK nyapres). Namun perlu diingat, bahwa pak JOK dan bu Mega adalah orang Jawa yang masih punya sopan santun dan sifat pakewuh.
Bisa jadi pak JOK itu sudah risih setelah akhirnya dirinya  merasa diadu melawan bu Mega. Yang pada awalnya mungkin saja pak JOK dijadikan duta resmi PDIP untuk kampanye, namun akhirnya justru dirinya yang moncer tapi tidak dengan PDIP. Sebagai orang Solo saya percaya jika pak JOK ada merasa tak enak bodi demi realita tersebut.Mungkin ada rasa  dia sudah menjadi anak yang tidak ber-unggah ungguh dengan orang tua. Gambaran itu tentang kekesalan pak JOK muncul dengan statemennya ketika didatangi kelompok pencari 'muka' berikut ini ( kenapa saya bilang carmuk? harusnya kalau berani mereka datangi rumahnya bu Mega). Berikut penggalan beritanya :
" Puluhan warga yang mengatasnamakan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) di Taman Suropati, Menteng, Jakpus, mendesak agar Jokowi segera nyapres. Apa tanggapan Jokowi?
"Bahwa ada masyarakat yang usul, itulah demokrasi. Nggak ada masalah, asal caranya santun, santun, santun," ujar Jokowi usai meninjau lokasi perbaikan jalan rusak di Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
"Semuanya itu mekanisme partai. Itu mekanisme politik. Semua harus tahu bahwa keputusan konkret, kewenangannya ada di Ibu Ketua Umum," kata Jokowi.
