Tadi pagi, tanpa sengaja saya membaca Iklan dari sebuah SMA Negeri Pavorit di Kota saya. yaitu iklan tentang pengumuman penerimaan siswa baru tahun ajaran 2012-2013. Sekolah itu termasuk sekolah terbaik, yang lulusannya banyak sekali yang masuk ke perguruan-perguruan tinggi terkemuka di republik ini, bahkan banyak juga yang sudah menjadi orang-orang sukses di berbagai bidang. Entah yang menjadi pejabat pemerintahan, profesional swasta, politisi, hingga pengusaha.
Membaca iklan tersebut, saya lantas terbayang kegaduhan yang biasa muncul di dunia pendidikan, jika masuk masa penerimaan siswa baru. Entah itu SD, SMP, maupun SMA. Yaitu masalah kesempatan siswa pintar yang kebetulan secara ekonomi tidak mampu (miskin), yang tidak bisa menembus masuk sekolah-sekolah negeri yang berkualitas diatas rata-rata. Karena biasanya, meskipun secara aturan, baik dalam bentuk surat edaran mendikbud, edaran gubernur hingga Bupati/Walikota, dilarang melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru, namun pada prakteknya hal itu selalu disiasati dengan berbagai strategi.
Pada saat pengumuman penerimaan siswa baru, pihak sekolah biasanya menggunakan organ Komite Sekolah sebagai refresentasi orang tua murid, untuk dijadikan pembenaran terjadinya pungutan siswa baru dengan angka yang seolah-olah sudah merupakan hasil kesepakatan orang tua murid. Berbagai item yang harus dibayar disaat mau mendaftar bisa dengan judul “Biaya pendaftaran, Sumbangan peningkatan sarana prasarana sekolah (dulu uang bangunan), pakaian seragam berikut atribut biasanya 3 stel+seragam olah raga, Biaya Masa Orientasi Siswa (MOS), dan lain sebagainya. Total untuk masuk SMU bisa dikisaran angka 4-5 Juta rupiah. Bahkan kini ada mekanisme test masuk segala. Sehingga boleh jadi diawal hanya dikenakan biaya test saja, nanti kalau sudah lulus maka semua item diatas disodorkan.
Hampir rata-rata sekolah menerapkan strategi penerimaan siswa baru seperti itu, masih mending kalau misalnya pihak panitia PSB menyisakan ruang kebijakan bagi siswa yang kurang mampu untuk bisa mencicil dalam hal pembayaran kewajiban biaya PSB tersebut. Sekarang, sekolah negeri malah terkesan membuat benteng yang kokoh dan tinggi, atau jaring yang rapat bagi kemungkinan masuknya siswa pintar tapi miskin. Banyak dari mereka yang dari SMP nya termasuk siswa pintar, dengan nilai yang bagus, tapi ketika dihadapkan pada rentetan angka rupiah yang besar, mereka langsung drop, terbayang dibenak siswa tersebut dan kedua orang tuanya, darimana biaya untuk membayar kewajiban awal kesekolah tersebut berikut biaya tahun berikutnya selama menjalani sekolah.
Terdapat indikasi, bahwa Bagi kalangan praktisi pendidikan, PSB ini malah menjadi semacam proyek tahunan, sebagai penambah rupiah bagi panitia khususnya umumnya kalangan pejabat struktural di sekolah. Mereka bisa bermain di pengadaan seragam, atribut, hingga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keperluan siswa baru lainnya. Dan sayangnya, meskipun dihadapkan pada ketentuan pemerintah yang melarang praktek tersebut, mereka selalu bisa mencari celah untuk mensiasatinya. Ya, salah satunya dengan menggunakan Komite Sekolah tadi. Urusan pengawasan pejabat struktural diatasnya, entah itu di dinas pendidikan atau pejabat politik, biasanya dapat diselesaikan dengan mekanisme tahu sama tahu, atau istilah sundanya “meungpeun carang”, yang penting kebagian.
Kita tentu berharap bahwa, mekanisme Penerimaan Siswa Baru ini tidak semata-mata dilihat sebagai kesempatan bisnis dalam dunia pendidikan, tapi bagaimana agar kiranya mampu menjaring siapapun calon siswa yang memiliki kualitas, yang memiliki keinginan untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri yang bonafid, tanpa harus terganjal oleh biaya tetek bengek atas nama Biaya Penerimaan Siswa Baru. Jangan sampai ada istilah walaupun dia pintar, siswa miskin minggir !!!
Hal ini tentu amat memprihatinkan, ditengah keinginan dan harapan bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan diantara bangsa dan negara-negara lainnya. Tak ada hal yang mampu memenuhi tujuan visioner bangsa ini selain meningkatkan kualitas pendidikanya. Negara hadir dan menjadi pemacu anak-anak bangsa yang pintar dan berkualitas selama menjalani pendidikannya, tanpa harus terhalang oleh permasalahan biaya. Oleh karena itulah, kita semua tentu berharap bahwa musim PSB hendaklah tidak dijadikan modus operandi menambah rupiah atas nama pendidikan, atas nama ritual rutin tahunan kalangan sekolah. Karena jika begitu, siswa pintar yang miskin, tentu akan selalu minggir, atau dipinggirkan.***
