Cak Imin, Politik Oligarki, dan Desakan MLB PKB

Kader DPC dan PAC PKB Kab Tasik saat menyikapi Pilkada/regional.kompas.com

Akan tetapi, Rekom PKB akhirnya di berikan pada orang yang tak pernah berjuanag dan mengurus PKB. Semata karena persambungan  sebagai KW Pendamping Desa. Dan Ujung-ujungnya saya adalah satu-satunya kader yang di coret dari pemgurus (Wakil Ketua ) DPC PKB Kab. Tasikmalaya ketika dilakukan PLT Pengurus PKB demi pendaftaran ke KPUD.  

Isi parpol yang sejatinya membangun nilai-nilai demokratisasi, transparansi, kesetaraan dan keadilan ditambah dengan spirit reformasi, kini berubaha menjadi otoritarianisme, oligarkhi dan nepotisme bahkan pragmatis materialistis.

Pengisian struktur sekehendak hati, tak peduli dia bau kencur dan tak paham politik, tak berlatar kader, yang penting nepotisme dan oligharki nya nyambung dengan petinggi partai di tingkat DPW atau DPP.  Penentuan SK dan rekomendasi Pilkada yang penting juga memenuhi prinsip nepotisme, oligarky ditambah juga dugaan  sisi Pragmatisme Material.  

Dalam informasi yang beredar luas, diduga dalam Penentuan  SK dan rekomendasi bagi cagub/cawagub, cabup/cawabup juga ibarat pasar lelang yang nilainya sedemikian fantastis. Meskipun ujung-ujungnya tetap ada pola dan peran subjektifitas elit di dalamnya.  Bahkan kabar yang beredar dalam muswil dan muscab serentak kemarin juga di duga berlaku format pragmatis tersebut. Sungguh miris. Sehingga sangatlah wajar apabila banyak kader yang mengungkapkan kekecewaannya dan mulai berani membunyikannya ke publik melalui media. Karena trend saat ini segalanya ada dalam genggaman jemari tangan.

Melihat segala hiruk pikuk dan dinamika tata kelola organisasi di DPP PKB, Kita seperti menemukan hilangmya kritisisme aktifis, hilangnya nilai-nilai sebagaimana dijiwai sang pendiri PKB alm Gus Dur, nilai mabda siyasi PKB,  serta spirit Politik Aswaja An Nahdliyah.

Ada 2 dari 9 mabda Siyasi PKB dibawah ini menunjukan bahwa,  pada  poin 1, PKB mendasarlan diri pada cita-cita proklamari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pada pon 2 nya bunyi mabda siyasi mengungkapkan, Bahwa Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-'adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta'awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

Kader PKB Kabupaten Tasikmalaya menunjukan sikap berani bersuara beda atas keputusan DPP saat Pilkada 2020 lalu

Nah, prinsip Istiqomah dalam perjuangan nilai-nilai politik NU, adil memperlakukan kader dalam segala situasi. Prinsip musyawarah (Syuro) kelihatannya sudah banyak bergeser dan hilang dari PKB saat ini. Padahal salah satu kelebihan PKB makanaya didirikan adalah adanya lembaga Dewan Syuro itu yang merupakan refresentasi suara dan maqom kiai sebagai benteng utama PKB dalam mengawal perjuangan Aswaja melalui jalur politik. Itulah sejatimya warisan Alm  Gus Dur selaku pendiri PKB dalam kapasitasnya sebagau Ketum PBNU kala itu.

Apabila kini PKB bergejolak, muncul gerakan kekecewaan kader yang meluas di daerah yang menggaungkan MLB dan meminta pergantian rezim Kepemimpinan Cak Imin dan barisan oligharkinya di DPW.  Maka sejatinya itu hanya bentuk kesadaran kader di bawah saja yang meskipun datangnya terlambat tapi tetap memiliki urgensi dan kaitan historis dengan kelahiran dan perjalanan PKB dulu, kini dan kedepan. Salah satunya juga menyangkut eksistensi Gus Dur dan dzurriyahnya di PKB.