Ada kejanggalan dalam insiden penangkapan kapal pencuri ikan di natuna ketika kapal militer Tiongkok dengan sengaja melakukan intervensi. Bagaimana mungkin Tiongkok menolak tuduhan Pemerintah Indonesia atas pencurian ikan oleh nelayannya, namun tidak menolak kedaulatan garis ZEE Republik Indonesia. Dari kejanggalan itu, jelas bahwa Tiongkok sebenarnya memiliki agenda tersembunyi saat melakukan aksi tersebut. Sangat dimungkinkan insiden ini adalah operasi intelejen Tiongkok yang berkaitan dengan wilayah laut china selatan.
Bagaimanapun juga Indonesia adalah negara yang memang sudah dikenal selalu mengedepankan jalur diplomasi setiap menyelesaikan konflik dengan negara lain. Dan memang itu yang kemungkinan besar sedang berusaha dimanfaatkan pemerintah Tiongkok, sebagaimana diketahui, bahwa Tiongkok adalah salah satu pihak yang bersengketa dalam klaim wilayah kepulauan paracel, spratly dan scarborough.
Menurut peta sengketa laut china selatan diatas, pada dasarnya Indonesia seharusnya sama sekali tidak memiliki garis perbatasan dengan Tiongkok, kecuali, hanya jika kepulauan paracel dan spratly sah masuk dalam wilayah Tiongkok. Karena memang hanya dari kedua kepulauan itulah mampu ditarik garis batas wilayah yang logis dengan kepulauan Natuna. Dan itu artinya, dibalik insiden itu, sebenarnya Tiongkok sedang memaksa Indonesia mengakui kedaulatan Tiongkok atas kepulauan paracel dan spratly.
Jika, Pemerintah Indonesia nantinya terjebak untuk menyelesaikan konflik secara diplomasi melalui sebuah perjanjian bilateral dengan Tiongkok atas batas wilayah ZEE Indonesia dan Tiongkok, maka itu sama saja dengan mengakui kedaulatan Tiongkok atas wilayah konflik, dan itu juga berarti sebaliknya, bahwa Indonesia tidak lagi mengakui batas wilayah laut dengan tiga negara sekaligus, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darusalam. Dan itu berarti, akan timbul masalah baru dan bisa berujung perpecahan kerjasama negara- negara Asia Tenggara.
Karena itu, meskipun Tiongkok pada akhirnya mengakui tindakan nelayannya adalah aksi kriminal namun jika berhasil memaksa Pemerintah Indonesia dengan diplomasi bersyarat perjanjian bilateral batas wilayah Tiongkok dan Indonesia, maka Tiongkok akan tetap mendapatkan keuntungan besar, yaitu pengakuan tidak langsung dari Indonesia terhadap kedaulatan Tiongkok atas kepulauan paracel dan spratly.
Jadi langkah terbaik Pemerintah Indonesia harus waspada dan berhati-hati dalam menyikapi dan memutuskan. Konsisten tegas atas proses hukum terhadap nelayan Tiongkok yang ditangkap dan tidak perlu menanggapi jika Pemerintah Tiongkok menawarkan penyelesaian masalah dengan perjanjian bilateral perbatasan wilayah, dan yang perlu diingat, tidak selamanya diplomasi selalu bisa menyelesaikan masalah, kadang dalam kondisi tertentu mobilisasi militer memang lebih diperlukan.
