Budaya Baru Negara Kita yang Suram

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak[1].

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

• 
  
• perbuatan melawan hukum,
  
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

• 
  
• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
  
• penggelapan dalam jabatan,
  
• pemerasan dalam jabatan,
  
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
  

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

• 
  
• Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
  
• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
  
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
  
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
  
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
  
• Lemahnya ketertiban hukum.
  
• Lemahnya profesi hukum.
  
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
  
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
  

korupsi dan suap-menyuap seakan-akan antara keduanya saling berhubungan satu sama lain, banyak kasus-kasus korupsi yang sampai saat ini tertunda dan tak terselesaikan, mungkin karena adanya suap-menyuap ( korupsi ) antara kedua belah pihak agar mereka bisa memperoleh keuntungan satu sama lain.

korupsi sendiri mungkin bagi para koruptor negara ini sudah menjadi makanan sehari-hari sehingga menjadi sebuah kebiasaan,  mereka terus menerus melakukan transaksi kegiatan korupsi tanpa memikirkan dosa dan konsenkuesi yang akan mereka terima nanti.

negara kita ( Indonesia ) menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia dan peringkat kelima di Dunia, sungguh berita itu bukan menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa ini bahkan tidak patut untuk dibanggakan, karena hal itu sangat merusak nama baik negara kita.