Pemerintah vs Swasta, Siapa Biang Kerok Perusak Hutan Negara Kita?

PEMERINTAH VS SWASTA,

SIAPA BIANG KEROK PERUSAK HUTAN NEGARA KITA?

Kalau anda sekalian saya tanya pendapat mengenai Pemerintah, apa jawaban anda? Mayoritas menjawab Pemerintah korupsi, Pemerintah kerjanya gak bener, Pemerintah malas, Pemerintah... Pemerintah.. Pemerintah... ahhhh bosan saya mendengarnya. Dan saya yakin, anda pun sama seperti saya, jenuh. Sebenarnya ada apa sih dengan Pemerintah? Koq bisa?

Oke, kita mulai dari kondisi hutan di Indonesia. Tak usah bertele-tele, saya katakan sudah memasuki taraf kritis. Silakan buktikan saja langsung, datangi hutannya. Gak usah lah berpatokan pada angka-angka. Bullshit. Caranya, ambil saja sampel hutan di lokasi produksi kayu alam atau pertambangan. Lihat, apa yang perusahaan lakukan. Eksploitasi tanpa reklamasi. Bagaimana mau reklamasi kalau untuk menanam saja tidak bisa. Kenapa perusahaan seperti itu masih diberi perpanjangan ijin? Oke, salahkan Pemerintah lagi.

Disisi lain, Pemerintah sendiri ada yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perusahaan. Dengan banyaknya kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan perusahaan, mau tak mau perusahaan harus rela menggelontorkan sejumlah uang demi keberlangsungan kegiatannya. Mulailah muncul suap. Disinilah sebenarnya peran Pemerintah untuk bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran. Namun, manusia hanyalah manusia. Jika ada kesempatan, maka peluang untuk mempertebal kantong pribadi pun semakin besar. Tapi perlu diingat, tidak semua pemerintah mudah dibeli. Katakanlah “oknum” sebagai wakil pemerintah yang sedikit nakal. Atau banyak nakal lebih tepatnya.

Sekarang kita telaah dari pihak perusahaan. Kenapa mereka harus rela-rela menggelontorkan uang? Padahal kalau mereka mau, perusahaan tidak perlu bersusah payah mendanai “oknum” untuk mengamankan perusahaan. Mudah saja, kerjakan SOP perusahaan dalam setiap kegiatan. Kalau semuanya terlaksana sesuai prosedur maka tidak akan ada lagi rasa takut terhadap inspeksi yang dilakukan pemerintah. Jika tidak ada celah, maka oknum pun tak akan berkutik.

Namun, banyak perusahaan yang berdalih akan rugi besar jika menjalankan sesuai SOP. Koq bisa? Kalau sudah tahu akan rugi, lantas kenapa masih mengajukan ijin usaha? Kenapa? Karena mereka tau akan ada celah untuk mendapatkan untung besar. Ya, berbuat curang. Mereka punya uang, penguasa dapat dikendalikan. Hasilnya? Ya, seperti yang anda lihat sekarang ini. Perusahaan untung besar, oknum semakin kaya, hutan rusak.

Jadi, siapa yang berperan merusak hutan? Itu sistem. Baik swasta maupun pemerintah ikut andil di dalamnya. Tidak bisa kita tuduhkan hanya kepada salah satu pihak saja. Berhentilah bilang pemerintah... pemerintah... pemerintah... helloooo?? Tau apa sih kalian? Kalaupun belum puas, cobalah anda masuk ke dalam lingkaran. Trust me. Saya bisa mengatakan demikian karena saya sendiri pernah berdiri di kedua sisi tersebut. Tidak bisa pemerintah berupaya sendiri tanpa bantuan swasta, begitupun sebaliknya. Selurus apapun swasta, tidak akan berarti apa-apa jika pemberi kebijakannya bengkok.

Akhir kata, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut serta menjaga kelestarian hutan? Ya, dimulai dari diri sendiri. Saya yakin, hutan Indonesia masih bisa diselamatkan.