Utang Luar Negeri Tunjukkan Lemahnya Negara sebagai Ra'in

1. Utang Luar Negeri Indonesia Mengalami Penurunan di Triwulan III Tahun 2022

Berdasarkan publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Edisi November 2022, oleh bi.go.id, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat mengalami penurunan, baik ULN pemerintah maupun swasta. 

Perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, mengurangi porsi kepemilikan investor non-residen pada SBN domestik seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan ULN pemerintah di triwulan III sebesar 5 miliar dolar AS. Adapun ULN swasta mengikuti dengan penurunan lebih dari 3 miliar dolar AS dibanding triwulan II. 

2. Komitmen Pemerintah Untuk Menjaga Struktur Utang Luar Negeri Tetap Sehat

Upaya pemerintah untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga tepat waktu dinilai dapat mempertahankan persentase ULN untuk tetap dalam batas wajar. Selain itu, pemerintah terutama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN turut menjaga struktur utang luar negeri tetap 'sehat' dengan diikuti penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

3. Kondisi Sebenarnya Negara Yang Terjerat Utang Luar Negeri: Hilang Daulat dan Dimiskinkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Bab I Pasal II, bahwasannya Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip: a. transparan; b. akuntabel; c. efisien dan efektif; d. kehati-hatian; e. tidak disertai ikatan politik; dan f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara. 

Namun pada kenyataannya, yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang telah tertulis dalam peraturan di atas. Mengapa? Sudah bukan rahasia lagi jika ULN sebenarnya mengandung jebakan (debt trap). 

Debt trap merupakan manifestasi neoliberalisme dimana suatu kondisi digambarkan ketika upaya untuk memperoleh pinjaman atau utang digunakan justru untuk menutup pembayaran utang. Alferd Marshall, 1890, sebagai tokoh utama pemikiran ini (mahzab Cambridge/ monetaris) dimana konsep ini mengembangkan teori penjajahan baru dengan alat uang. Yang kemudian dikembangkan lagi oleh para ekonom 70-an untuk melipatgandakan kekayaan negara pemberi utang (dan konglomerasi). Mereka melakukan pengembangan posisi Bank Sentral untuk melakukan kebijakan moneter. 

4. Solusi

Ini semua adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme. Sehingga, untuk lepas dari utang maka harus lepas dari penjajahan kapitalisme. Meninggalkan sistem pemerintahan kapitalisme dan ketergantungan pada lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.