Seperti kita tahu Indonesia bersiap untuk memilih DPR, DPD, DPRD baru dan presiden dalam beberapa hari mendatang , Kami mengamati bagaimana korupsi politik merusak prestasi demokrasi dan ekonomi Indonesia pada dekade terakhir .
Setiap analis menganggap prestasi Indonesia setelah penggulingan penguasa otoriter Suharto lama pada tahun 1998 sebagai sesuatu yang luar biasa . Negara Demokrasi Muslim terbesar di dunia ini dengan penduduk lebih dari 250 juta orang tidak hanya berhasil memperluas ekonomi pada tingkat rata-rata 5,5 persen selama dekade terakhir . Hal lain juga dilakukan " salah satu program reformasi kelembagaan yang paling ambisius dicoba di mana saja , " dengan cepat terbentuk kekuatan desentralisasi , terciptanya mahkamah konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat
Pada saat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir tahun ini , kita akan menyaksikan pertama kali dalam 10 tahun berupa keberhasilan yang baik berupa demokrasi dan stabilitas
Politik Uang alias “Wani Piro”
Tapi meskipun banyak prestasi , para ahli mengatakan Indonesia masih dalam keadaan transisi menuju demokrasi yang matang yang kemungkinan terancam oleh korupsi yang merajalela yang telah mengganggu negara ini selama beberapa tahun terakhir . Indonesia peringkat 114 dari 177 negara pada tahun 2013 oleh Indeks Persepsi Korupsi Transparency International , dengan nomor satu karena dianggap sebagai yang paling korup .
Dengan sangat sedikit pengaruh dan berbasis pendukung tipis sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah partai politik dan calon legislative berjuang untuk partai telah menggunakan politik uang untuk mengamankan suara
Para analis menjelaskan bahwa daripada berjuang lewat ide-ide segar dan kampanye strategis , banyak pihak yang bersaing telah memilih untuk menghibur para pemilih dengan live musik , kembagi kaos gratis , dan bahkan menawarkan sejumlah uang . " Lebih dari 35 persen pemilih mengaku bahwa mereka , atau keluarga mereka , telah mengalami pembelian suara. Bahkan sangat ironimya ada sebagian kalangan masyarakat mengatakan “ra ono uwik ra obos” (tak ada uang tidak akan memilih) atau “wani piro” (kalau saya memilih dibayar berapa)
" Dan ketika jual - beli suara saja tidak cukup untuk mengamankan suara , dana telah diarahkan ke pengadilan , " ini mengacu pada penangkapan mantan hakim agung dari Mahkamah Konstitusi .
Pada awal Februari , Akil Mochtar diadili atas tuduhan korupsi dan pencucian uang . Jaksa menuduh mantan hakim telah menerima 57 miliar rupiah ( 4,8 juta USD ) dalam uang suap sebagai imbalan untuk memperbaiki hasil 11 pilkada .
Sejumlah partai dan kandidat berjuang untuk partai telah menggunakan politik uang untuk mengamankan suara .
Lebih dari setengah dari 524 kepala daerah di Indonesia telah terlibat dalam kasus-kasus korupsi .
Jumlah gubernur , bupati dan walikota ditangkap karena korupsi telah meningkat tajam sejak diperkenalkannya pemilihan langsung untuk gubernur , bupati dan walikota sembilan tahun yang lalu .
Pemilu saat ini penting
Mengingat perkembangan ini , ada kekhawatiran bahwa tingkat korupsi politik mungkin melambung , ketika negara ini siap untuk memilih parlemen baru dan pengganti Presiden Yudhoyono dalam beberapa hari mendatang .
Tanpa calon presiden yang jelas dan parliamentary threshold yang lebih tinggi untuk pihak untuk memasuki parlemen nasional , pemilu bisa menjadi diperebutkan paling sengit dalam sejarah bangsa . Dalam pandangan ini Wani piro alias politik uang tetap untuk manipulasi pemilu dan pembelian suara yang belum memadai .
.
Penerus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan akan terpilih pada 9 Juli
Indonesia telah berpesta untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum selama beberapa tahun terakhir . Hal ini menyebabkan jumlah partai politik yang memenuhi syarat untuk kontes menurun dari 48 pada tahun 1999 menjadi 12 saat ini . Pada tanggal 9 April , sekitar 190 juta orang Indonesia akan memiliki kesempatan untuk memilih legislator mereka untuk lebih dari 19.000 kursi di tingkat nasional , provinsi dan kabupaten dari selusin partai politik ini .
Hasil pemungutan suara ini akan sangat penting untuk pemilihan presiden , direncanakan akan diselenggarakan tepat tiga bulan kemudian pada tanggal 9 Juli , karena hanya pihak yang menang setidaknya 20 persen suara dalam pemilihan legislatif diperbolehkan untuk mengajukan calon presiden .
Tansaksi cerdik alias Wani Piro
Hubungan umumnya lemah antara partai dan konstituen membuat sulit bagi partai politik untuk mengumpulkan dana dari para anggotanya . Meskipun peraturan pembiayaan partai yang ada , menempatkan mereka dalam praktek dan advokasi untuk transparansi telah menjadi tantangan terbesar sampai saat ini.
Beberapa studi telah mulai untuk menjelaskan hubungan yang rumit antara penggalangan dana politik dan praktek-praktek korupsi partai ketika mereka datang ke kekuasaan memberikan contoh bagaimana hal ini bekerja .
" Beberapa perusahaan besar melobi para anggota parlemen yang kemudian menerima suap sebagai imbalan untuk pemberian proyek . " Dalam kasus lain , ia menambahkan , beberapa partai politik akan membackup politik berafiliasi kontraktor dan kemudian menggelapkan dana untuk membiayai acara besar seperti kongres partai politik nasional .
Sebuah kesempatan untuk ' membersihkan '
Mengingat transaksi cerdik para pemilih mencari kandidat dalam pemilu mendatang yang serius intuk memerangi korupsi . " Para pejabat yang baru terpilih harus menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk membantu lembaga Pemberantasan korupsi , KPK didukung secara luas. "
Analis mengatakan bahwa para pemilih muda terutama ingin memilih calon yang ber janji untuk membersihkan system meskipun pembelian suara kemungkinan memainkan peran dalam pemilu mendatang , sehingga akan banyak permintaan untuk politisi relatif bersih yang bersumpah untuk memerangi korupsi di Pemerintahan .
Korupsi merupakan bagian penting dari politik di Indonesia , tetapi Pemilih muda , cerdas , dan demokratis semakin muak , dan akan memilih calon yang berjanji untuk membersihkan sistem “Wani Piro”