Evaluasi Identifikasi Masalah Banjir Jakarta: Mencari Solusi yang Berakar

Banjir Jakarta adalah masalah publik yang terus berulang dan menjadi perhatian nasional. Setiap musim penghujan, Jakarta menghadapi kerugian besar baik secara sosial maupun ekonomi, seperti kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas masyarakat, dan peningkatan risiko kesehatan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan, mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan infrastruktur besar seperti waduk dan tanggul laut. Namun, banjir tetap menjadi ancaman serius. Evaluasi mendalam terhadap teknik identifikasi masalah yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan sering kali terfokus pada gejala banjir, bukan pada akar penyebabnya. Identifikasi masalah yang kurang tepat ini menjadi salah satu alasan utama kegagalan kebijakan mengatasi banjir secara berkelanjutan.

Teknik identifikasi masalah yang digunakan selama ini masih menunjukkan keterbatasan dalam memahami kompleksitas banjir. Sebagian besar solusi berfokus pada pendekatan teknis, seperti mempercepat aliran air ke hilir melalui normalisasi sungai. Sementara itu, akar masalah seperti urbanisasi yang tidak terkendali dan alih fungsi lahan di daerah hulu sering diabaikan. Data juga menunjukkan bahwa Jakarta telah kehilangan sebagian besar daerah resapan airnya akibat pembangunan tanpa tata ruang yang berkelanjutan. Pendekatan teknis yang tidak disertai dengan perencanaan menyeluruh ini hanya memindahkan masalah dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga banjir tetap menjadi masalah kronis.

Selain itu, identifikasi masalah banjir di Jakarta sering kali tidak berbasis data yang komprehensif. Pemanfaatan teknologi modern, seperti pemodelan hidrologi dan data geospasial, masih sangat terbatas. Keterbatasan ini diperparah oleh kurangnya integrasi data antarinstansi, seperti BMKG, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah. Akibatnya, kebijakan sering dibuat secara parsial tanpa mempertimbangkan keterkaitan antara daerah hulu, tengah, dan hilir. Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses identifikasi juga menjadi kelemahan signifikan. Padahal, warga terdampak memiliki wawasan lokal yang sangat berharga untuk memahami pola banjir dan dampaknya secara langsung.

Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah telah berdampak pada kebijakan yang bersifat reaktif dan jangka pendek. Kebijakan yang diambil, seperti evakuasi dan bantuan darurat, penting dalam merespons dampak langsung banjir tetapi tidak menyelesaikan masalah struktural. Dampaknya, siklus banjir terus berulang setiap tahun, mengakibatkan kerugian yang besar dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, fokus pada infrastruktur besar tanpa memperhatikan keberlanjutan sering kali memunculkan kritik terkait efektivitas penggunaan anggaran. Jika akar masalah seperti deforestasi, urbanisasi, dan tata ruang tidak segera ditangani, kebijakan yang ada hanya akan menjadi solusi sementara.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan banjir, identifikasi masalah harus dilakukan secara holistik dan berbasis bukti. Pemanfaatan teknologi modern seperti pemodelan hidrologi dan integrasi data antarlembaga menjadi langkah yang sangat penting. Selain itu, pendekatan yang melibatkan masyarakat dan fokus pada solusi berbasis alam, seperti pembangunan daerah resapan air, akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam proses ini juga harus ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Dengan perbaikan teknik identifikasi masalah, Jakarta dapat mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mengurangi dampak banjir tetapi juga mencegah terjadinya banjir di masa depan secara lebih efektif dan berkelanjutan.