Gambar 2: Analisis Pye terkait Pemerintahan Desa Purana (Penggelapan Dana Desa)
Peran elite lokal dalam lembaga pemerintah desa seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam sistem demokrasi Desa Purana. Namun, dalam kenyataannya demokrasi masih sangat lemah dalam pengimplementasiannya. Disisi lain, masyarakat yang kurang dalam pengawasan anggaran desa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban warga. Sehingga terjadi penggelapan dana serta timbulnya ketidaksejahteraan dan ketidakadilan masyarakat. Maka dari itu, penulis memberikan beberapa solusi dalam upaya untuk mengentas permasalahan dana desa supaya tidak terjadi masalah penggelapan dana desa yang sangat merugikan desa bahkan negara. Solusi dari penulis dalam masalah tersebut melalui cara sebagai berikut:
Peningkatan Capacity Building (Perangkat Desa)
Alokasi anggaran yang diterima desa jumlahnya sangat besar, apalagi setiap tahun jumlah penerimaannya terus meningkat. Pengelolaan anggaran desa harus efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Maka dari itu, dibutuhkan perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa. (Ulfah Andriani, 2019 ) Melihat permasalahan diatas, pada demokrasi yang sedang berlangsung Desa Purana masih lemah dalam kinerja perangkat desa, sehingga terjadi penggelapan dana oleh oknum bendahara desa. Berdasarkan hal tersebut Peningkatan capacity building menjadi peran penting dalam pemberdayaan perangkat desa yang menjadi solusi dalam memecahkan masalah ini. Besar harapan bisa menghidupkan kembali demokrasi Desa Purana. Berikut adalah upaya dalam Peningkatan Capacity Building (Perangkat Desa):
Gambar 3: Analisis Peningkatan Capacity Building (Perangkat Desa)
Tujuan dari Peningkatan Capacity Building diatas merupakan sebuah bentuk proses dalam meningkatkan pemberdayaan perangkat Desa Purana. Hal ini disebabkan karena masih melemahnya demokrasi didalam pemerintahan desa, sehingga terjadi penggelapan dana desa pada salah satu oknum bendahara desa. Maka dari itu, perlu adanya Capacity Building guna menghasilkan perangkat desa yang berpengetahuan, akuntabel, memiliki kesadaran yang tinggi, dan professional, supaya bisa mempertahankan demokrasi dan memandirikan desa.
Strict Security PoliceÂ
Pemerintahan Desa Purana masih mengalami permasalahan terkait penggelapan dana desa yang dilakukan oleh oknum bendahara. Dalam menghadapi kasus tersebut perlu adanya instrumen hukum yang mengawasi serta memelihara keamanan pemerintahan desa dan elite lokal. Dengan harapan tidak terulang kembali kasus tersebut, sehingga dapat menjaga demokrasi yang ada di desa. Berdsarkan hal tersebut, penulis mengambil solusi melalui Strict Security Police dalam meningkatkan sistem keamanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Kader desa (karang taruna, PKK, Tokoh masyarakat, RT, dan RW) menggandeng kapolsek Kecamatan Bantarbolang untuk bekerja sama terhadap sistem keamanan di dalam pemerintahan Desa Purana. Oleh karena itu, semua kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa harus diawasi oleh kapolsek.
Tujuan dari Strict Security Police yaitu untuk mengkolaborasikan produk hukum yang dihasilkan oleh desa dengan instrumen hukum kepolisian, supaya mendapatkan pengawasan yang tegas dan ketat. Hal ini merupakan langkah preventif dalam sistem politik demokrasi Desa Purana. Oleh karena itu, besar harapan instrumen hukum tersebut bisa menjadi tameng dalam mencegah praktik korupsi yang dilakukan elite lokal.
