Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020
- Menjelaskan petunjuk teknis pencatatan pernikahan dan implementasi kartu nikah digital serta fisik yang terintegrasi melalui Sistem Simkah Online.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019)
- Mengatur bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dokumen seperti Buku Nikah dan Kartu Nikah dapat menjadi bukti legalitas pernikahan.
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2019
- Menjelaskan prosedur pendistribusian dan pencetakan kartu nikah sebagai dokumen tambahan yang melengkapi Buku Nikah.
- Kartu Nikah adalah pelengkap, bukan pengganti Buku Nikah, dan digunakan untuk kebutuhan praktis.
- Baik kartu fisik maupun digital memiliki QR Code untuk mempermudah verifikasi data melalui aplikasi Simkah Online.
- Untuk informasi lebih lanjut, disarankan menghubungi KUA setempat terkait kebijakan dan teknis pencetakan kartu nikah.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!