"Kesalahan yang diketahui lebih baik daripada kebenaran yang ditutupi"
Kasus Ahmadiyah, Kasus Syiah, Kasus Poso, Kasus Ambon, Kasus GKI Yasmin dan mungkin puluhan kasus lainnya yang tidak terdeteksi. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan serius yang sedang terjadi. Sebuah pertanyaan muncul, mengapa, di Indonesia yang terkenal toleran dan terbuka, menjadi sebuah Negara yang penuh kekerasan antar umat beragama? Apakah kita berubah? Apakah sistem di negeri ini menjadi longgar? Terlalu banyak kebebasan? Terlalu sedikit kebebasan ? Mungkinkah bahwa munculnya ekstremisme terjadi karena ada sebuah paham nihilistik ?
Perang atau konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Contoh, pangeran diponegoro bergelar "Panatagama" dan "khalifah", dan didorong oleh rasa tidak sukanya beliau dengan kondisi keraton Yogyakarta yang dianggap dekaden dan senang berfoya-foya. Kemudian ada lagi Perang aceh, dimana konflik antara tentara kolonial Belanda dan Kerajaan Aceh berkembang menjadi perang gerilya yang lama (dan mahal), dan menyebabkan korban yang tidak sedikit. Sementara pada era modern ada DI/TII, Kahar muzakar, Daud Beureuh, Gestok PKI, Poso, Ambon.
Lalu apakah ada kesamaan antara tumpukan konflik yang ujungnya hanya pertumpahan darah belaka? Jawabannya: Ada!
DI/TII
DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) muncul pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, mereka berkoordinasi dengan TKR dan Milisi lainnya untuk menyerang posisi Belanda. Ketika Agresi Belanda I (Aksi Polisional I) terjadi, kantong gerilya milisi pimpinan Kartosuwiryo termasuk yang paling berhasil menyerap serangan Belanda. Sayangnya, ketika divisi Siliwangi ditarik mundur ke jawa tengah pasca perjanjian Renville, milisi kartosuwiryo menolak mundur dan dengan segera mengisi posisi TNI yang ditinggalkan. Dengan vakumnya kekuasaan, Kartosuwiryo, yang sudah mati-matian berjuang melawan belanda, merasa dikhianati oleh pemerintah. Pada akhirnya, beliau menyatakan berdirinya DI/TII pada 7 Agustus 1949. Pemerintah, berhubung sibuk, tidak menanggapi serius DI/TII.
Makassar, 1951. Kahar Muzakar merupakan salah seorang komandan milisi di Sulawesi Selatan, yang mayoritas penduduknya muslim. Ketika pemerintah sibuk melakukan demobilisasi pasca perang kemerdekaan. Dia tidak ditunjuk sebagai komandan, dan anak buanhya pun, hanya diperintahkan untuk membubarkan diri. Merasa dikhianati, Kahar muzakar dan pasukannya pun memberontak dan menggabungkan diri dengan DI/TII di Jawa barat pada tahun 1951.
Aceh, 1953. Daud Beureuh yang diangkat menjadi gubernur militer aceh, diturunkan pangkatnya menjadi residen. Lebih parahnya lagi, dia menjadi bawahan dari gubernur militer sumatera utara, yang beragama Kristen. Jakarta, sibuk dengan konsolidasi pasca perang, tidak menggubris permintaannya untuk aceh menjadi daerah istimewa. Akhirnya, Daud Beureuh pun menyatakan bergabungnya aceh dengan DI/TII di Jawa Barat.
DI/TII terus bertahan sampai tahun 1962 di Jawa barat. 1963 di Aceh (setelah Jakarta mengembalikan status daud beureuh sebagai gubernur dan mengizinkan aceh sebagai provinsi istimewa). Dan 1965 di Sulawesi Selatan.
Orde Baru (1966-1997)
