Demokrasi telah banyak digunakan pada abad ke-5 sebelum masehi di Yunani sebagai sistem politik. Demokrasi bermakna sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Singkatnya adalah setiap keputusan berada pada setiap orang/rakyat. Namun bukan berarti tidak ada pimpinan karena sifatnya bersama-sama, namun tetap ada pimpinan sebagai kepala negara dan simbol kebijakan.
Jika ditilik dari arti demokrasi, setiap orang dalam suatu negara maupun daerah memiliki keputusan mutlak dalam menetapkan setiap kebijakan bahkan nasibnya. Jika suatu rakyat ingin memilih 'ya', maka jadilah 'ya', begitu sebaliknya. Maka dari itu, di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia memiliki wakil rakyat.Â
Wakil rakyat tersebut masing-masing membawa suara perwakilan dari setiap daerah atau golongan. Sebut saja DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk tingkat kota/kabupaten serta provinsi dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tingkat nasional.
Semenjak Indonesia merdeka, kekuatan massa (people power)Â sangat marak terjadi. Pemimpin awal kemerdekaan adalah bagian dari rakyat sehingga benar-benar mewakili lidah rakyat pada masa itu. Rakyat menentukan nasibnya, pemimpin mengerjakannya. Tetapi tidak luput juga bahwa pemimpin memiliki keputusan sendiri.Â
Tetap saja keputusan pimpinan tak semudah itu, harus dengan persetujuan rakyat. Aksi gugat menggugat sudah biasa sejak dahulu dialami bangsa Indonesia dari aksi unjuk rasa/demonstrasi, pidato, kampanye, pentas seni, hingga aksi teater dan film untuk kritik secara satire.
Demonstrasi di Indonesia kerap dilakukan untuk menyampaikan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan yang dicanangkan pemerintah. Seperti yang lumrah terjadi yakni perihal kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan harga sembako, kesejahteraan pekerja, penolakan impor, hentikan aksi terorisme, dan lain sebagainya. Hal ini tentu positif dan berdampak sangat baik jika dilihat dari kebutuhan dan tujuannya.
Di era modern seperti sekarang ini, sering dikatakan era digital 4.0. Era yang mengkhususkan diri lain dari pada era-era yang lain. Menjadi sebuah era yang berdiri sendiri karena perbedaan pola dan kulturnya. Masyarakat serba digital dan digital tidak serta merta mempermudah pekerjaan, namun menjadi sebuah industri yang mampu menjadi sebuah profesi.
Aksi demonstrasi adalah hal wajar, bahkan biasa bagi sebuah negara yang memiliki paham demokrasi. Namun tidak semudah itu jika ingin melakukan aksi demonstrasi tersebut. Selain menggugat karena kebijakan yang dianggap tidak tepat, demonstran (orang yang melakukan aksi demonstrasi) harus memiliki solusi. Tidak serta merta menyalahkan, menghakimi ini dan itu salah tanpa solusi yang tepat, tidak sekadar menyalahkan jawaban tanpa memberikan jawaban yang benar.
Dalam aksi demonstrasi, memang tujuannya menyampaikan aspirasi masyarakat. Menyampaikan aspirasi rakyat tidak mudah, karena di DPR sudah menjadi wakil rakyat. Terus, apa fungsinya? Nah, oleh sebab itu, dalam DPR mau pun DPRD terbagi-bagi atas banyak jenis fraksi, sehingga seringkali dominasinya tidak selalu sesuai ingin rakyat, sarat akan kepentingan 'oknum', tetapi tidak selalu dan tidak semua.
