Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Curi Start Kampanye, KPU Kemana?

[caption caption="Selebaran Muhamad Idrus, Calon Gubernur DKI Jakarta. Sumber: Josua Kristofer"][/caption]Selebaran yang mengatasnamakan Muhamad Idrus sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta disebar di setiap rumah-rumah Jalan Anggrek, Rawamangun, Jakarta Timur. Jumlah yang disebarkan untuk setiap rumah bukan hanya 1 buah tetapi 5-8 buah. Jumlahnya tidak sama karena penyebar sepertinya sekadar menghabiskan selebaran atau dengan maksud agar seluruh anggota keluarga membaca dan di sebarkan kembali kepada keluarga lain atau teman dan kerabat.

Polemik yang terjadi pada bursa calon Gubernur DKI Jakarta tidak ada habisnya. Sekarang masih bulan April 2016 dan pemilihan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 mendatang. Untuk siapa calon yang akan maju belum juga ada kepastian, masih bersifat simpang siur. Jikapun ada calon Gubernur yang memantapkan niatnya, belum ada informasi yang lengkap dari KPU, mungkin saja KPU merasa belum waktunya bagi mereka untuk bekerja saat ini.

Basuki Tjahaja Purnama sebagai Petahana Gubernur DKI Jakarta akhir-akhir ini dituding dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini dimanfaatkan bagi bakal calon DKI Jakarta untuk pencitraan dan menarik massa untuk memperkenalkan dirinya.

KPU sebagai lembaga pemungutan suara seharusnya tegas dalam membuat sebuah aturan kampanye, terutama bagi daerah-daerah yang rentan terhadap konflik. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota DKI Jakarta dan menjadi primadona Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat rentan konflik. Selama ini, KPU memilih bungkam terhadap publikasi-publikasi media terhadap bakal calon pimpinan daerah yang dengan mudahnya bicara di media dan forum-forum terbuka. Tujuannya tentu hanya satu, menarik massa dan menjadi pengantar mereka menduduki DKI 1.

Perihal selebaran Muhamad Idrus, baru-baru ini dengan gamblang menyampaikan visi misi dan program beliau jika menjadi Gubernur DKI melalui media dan forum-forum terbuka, tentu sudah cukup terlihat mencuri start. Dalam selebaran yang disebar terdapat biografi lengkap beliau dari mulai tempat dan tanggal lahir, nama istri, jumlah anak, nama anak, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, dan riwayat pekerjaan.

Tidak hanya itu, visi misi dan program yang sudah beliau rancang sudah begitu matang dituliskan dalam selebaran tersebut. Tidak juga lupa yaitu tag line Jakatta Baru disematkan dalam halaman depan dan belakang selebaran tersebut.

Sebagai seorang pengusaha dan mantan aktivis, Muhamad Idrus mencela dirinya sendiri. Menjadi seorang pemimpin yang sukses seharusnya tidak menggebu-gebu dan melakukan siasat terkini untuk menjatuhksn lawan. Tanpa sadar beliau menjual nama kampusnya sebagai rasa beliau cerdas, juga dengan kata aktivis yang menjadikan beliau sama seperti rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat.

KPU sekali lagi harus bersifat tegas, ini memang bukan proyek pemilihan umum, tapi menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan juga menjadi tanggung jawab KPU. Kondisi kondusif harus diciptakan KPU, bercermin dari kejadian penghitungan suara Capres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, kerusuhan terjadi dan mereka kebingungan. 

Tak hanya itu, kepala KPU tersandung kasus dan tuduhan mulai dari surel (surat elektronik) rekap data suara seluruh Indonesia hanya menggunakan surel gratisan (Yahoo). Akankah KPU hanya menunggu kasus tak terduga baru ditangani? Sedia payung sebelum hujan, KPU seharusnya tahu akan arti peribahasa ini. Jangan tunggu masalah, jangan sampai KPU kembali disalahkan.