Oleh: Kristina Anatsya Diputri
Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang luar biasa. Terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, beragam bahasa, dan agama, Indonesia memiliki kekayaan kultural yang menjadi kebanggaan bangsa. Namun, keberagaman ini juga seringkali menjadi sumber potensi konflik jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik.
Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengalami beberapa gejolak sosial dan politik yang dipicu oleh isu-isu primordial, separatisme, dan intoleransi. Peristiwa kerusuhan antar-etnis, agama, bahkan antar-daerah pernah terjadi dan mengancam keutuhan negara.
Salah satu contoh kasus gejolak sosial dan politik yang dipicu oleh isu-isu separatisme di suatu daerah yang mengancam keutuhan negara adalah konflik di Provinsi Aceh, Indonesia.
Pada tahun 1976, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Hal ini memicu sebuah konflik bersenjata yang berlangsung selama lebih dari 25 tahun antara pemerintah Indonesia dan GAM. Konflik ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang besar di Aceh.
Gejolak ini dipicu oleh keinginan Aceh untuk memisahkan diri dari Indonesia karena alasan-alasan historis, budaya, dan ekonomi. Aceh memiliki sejarah sebagai kerajaan yang pernah mandiri dan merasa identitasnya kurang diakomodasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya alam dan kekayaan juga memicu tuntutan otonomi yang lebih luas.
Setelah melalui berbagai perundingan dan upaya penyelesaian damai, pada akhirnya pada tahun 2005 dicapai kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM. Ini menandai berakhirnya konflik bersenjata di Aceh dan memberikan Aceh status otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kasus Aceh menunjukkan bahwa isu-isu separatisme dapat menimbulkan gejolak sosial dan politik yang mengancam keutuhan sebuah negara. Penanganannya membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Pancasila, sebagai dasar negara, mengamanatkan prinsip persatuan Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman. Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", secara tegas menyatakan komitmen bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan dan persatuan di tengah kemajemukan.
Menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia membutuhkan upaya yang terus-menerus. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa harus berkomitmen untuk saling menghargai perbedaan, mencegah polarisasi, dan memperkuat rasa persatuan di tengah kemajemukan. Hanya dengan cara inilah, Indonesia dapat terus berkembang menjadi negara yang kuat, adil, dan makmur.
Beberapa contoh upaya penting dalam menjaga keberagaman di Indonesia antara lain:
