Berbicara tentang kebijakan internet cepat merupakan sebuah topik yang sangat aktual dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia. Kalau kita membahas tentang fakta ini, pasti dalam benak kita masih lekat jelas tentang tema-tema debat dan juga visi-misi para capres dan cawapres Indonesia. Pertanyaannya ialah apakah dengan internet cepat dapat memajukan desa? Setidaknya, untuk menjawab pertanyaan ini harus ditilik dari dua sisi yaitu dari perspektif desa yang agak mumpuni dalam berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, ekonomi, realitas sosial dan budaya. Dan perspektif desa yang masih terbelakang dari berbagai aspek kehidupan, spt infrastruktur,SDM,ekonomi dan sosial-budaya.
Pertama dari perspektif desa yang agak (lebih sedikit) maju. Kebijakan internet cepat sangatlah tepat sasaran bagi desa yang sedikit lebih maju dari berbagai aspek. Hal ini membuka berbagai realitas global yang dapat ditiru demi kemajuan desa. Selain itu, internet cepat juga dapa membatu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Lebih lanjut, hal yang penting juga ialah masyarakat desa dapat bersaing di dunia digital. Contohnya, dapat membantu masyarakat untuk bekerja secara online, mencari kerja, mendapat informasi tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan setiap hari. Bagi siswa atau instansi yang berada di desa dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di pusat perkotaan. Dan dapat membantu mahasiswa atau pelajar agar mampu mengakses berbagai informasi seputar topik pendidikan, juga memudahkan mereka untuk mengikuti kelas, kursus, seminar secara online. Dan kalau ditilik dari sisi ini, kebijakan dan kehadiran internet gratis menjadi program tepat sasar.
Kedua dari perpektif desa yang dalam proses berkembang. Tentunya, kebijakan internet gratis ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat luar biasa. Hal ini menggambarkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat desa. Namun, kebijakan ini sangatlah tidak relevan dengan realitas pada masyarakat desa yang masih terbelakang. Kehadiran internet cepat menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat apabila aspek-aspek lain dalam kehidupan sudah terpenuhi. Aspek-aspek itulah yang akan menjadi kendala bagi kebijakan internet cepat.
Pertama,Sumber Daya Manusia yang masih minim. Kehadiran internet cepat mengandaikan para pengguna ( dalam hal ini masyarakat desa) sudah mempunyai SDM yang memadai. Apalah gunanya internet kalau tidak digunakan secara efektif dan efisien bagi masyarakat.Sehingga, kebijakan tersebut merupakan sebuah kesia-sian belaka karena tidak sesuai realitas yang ada.
Kedua, Masalah Ekonomi. Akhir-akhir ini, harga beras sangat melonjak. Hampir semua daerah di Indonesia mengalami kesulitan dengan harga beras yang sangat tinggi ini. Realita inilah yang menjadi kontras dengan kehadiran internet cepat. Hal prima yang menjadi preferensi masyarakat desa adalah kebutuhan ekonomi. Orang akan dapat mengakses internet kalau kebutuhan jasmani.
Ketiga, masalah Infrastruktur. Masalah lain yang menghimpit masayarakat desa adalah kondisi infrastruktur yang tidak bagus. Realitas infrastruktur di desa yang sangat buruk menjadi sebuah kesulitan bagi penyebaran internet cepat tersebut. Segala material yang akan dialirkan ke desa-desa akan mengalami ketersendatan.
Oleh karena itu, kebijakan internet cepat perlu ditinjau kembali oleh para pengambil kebijakan. Menurut saya, hal urgen yang dibutuhkan masyarakat desa saat ini adalah kebijakan tentang harga beras dan juga upaya pemerinatah mengatasi masalah harga beras tersebut agar masyarakat  bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya, makanan lebih baik dari internet cepat atau internet gratis.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
