Bak menanam modal, politik uang menjadi ternak uang yang menggiurkan. Umpan Rp 100 ribu, dapat Rp 100 juta. Sangat fantastis. Para investor dadakan biasanya menamkan modal pada satu kandidat dan memperoleh laba, kelak ketika kandidat lolos ke kursi panas kekuasaan. Dari kursi panas, aksi pengembalian modal mulai bergerak. Dari sinilah korupsi bermetamorfosis. Â
Politik dan uang adalah dua perbendaharaan kata yang tak kunjung padam diperbincangkan menjelang pesta demokrasi. Berbicara mengenai pesta demokrasi, uang dan politik akan kokoh berdiri sebagai kaki penopang. Dalam kiblat pesta demokrasi, tak ada uang, partai politik (parpol) akan pincang dan terseok-seok. Akan tetapi, sebaliknya di atas uang, partai politik akan eksis dan mampu bermanuver sesuka hati di ajang kompetisi apapun. Dari kehendak berkuasa uang inilah, istilah politik sebagai seni dari segala kemungkinan pun mendapat ruang untuk dibibit. Benar bahwa politik tanpa uang adalah nihil. Ongkos untuk terjun ke wilayah politik sejatinya tak sedikit. Jika tak sedikit, jadi harus bermain uang?
Prabowo Subianto, salah satu bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Partai Gerindra sekaligus menahkodai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sempat mengeluarkan statement kontroversial terkait politik uang (money politic). Menurut bacapres Prabowo Subianto, jika ada kandidat yang menawarkan uang kepada masyarakat, silahkan diterima uangnya, asalkan masyarakat tetap memilih pasangan calon sesuai hati nuraninya masing-masing. Pernyataan Prabowo Subianto sekilas, hemat saya, justru membentuk pola lingkaran setan politik uang yang sudah berjalan selama ini.
Selain itu, secara tidak langsung, kemasan pernyataan Prabowo Subianto seakan-akan menyetujui semangat politik uang berjalan di masyarakat. Prabowo lupa kalau dirinya seharusnya memberikan teladan baik terkait pemutusan mata rantai politik uang menjelang Pemilu. Dorongan untuk menerima uang dari kandidat sejatinya telah mematikan semangat demokrasi yang ideal dan sistem politik yang bersih. Untuk itu, ada beberapa poin penting yang menjadi cadar refleksi kita sebagai penghuni negara terkait praktik politik uang.
Pertama, politik uang (money politic) pada dasarnya merupakan bentuk dinamika politik yang tidak mendidik. Ketika seorang kandidat meraih kekuasaan dengan menyuap rakyat, pendidikan politik dalam hal ini justru mengalami kemandegan. Seorang politisi -- apalagi kandidat presiden -- seharusnya memberikan pendidikan politik kepada warga negara dengan menolak politik uang.Â
Kata pendidikan menjadi penting karena dalam ruang pengetahuan seperti itu -- manusia mengalami perkembangan pemahaman dari waktu ke waktu. Jika bacapres Prabowo Subianto memaklumkan semangat bagi-bagi uang saat kampanye politik, artinya Prabowo memberikan pendidikan salah sekaligus buruk kepada masyarakat. Aspek sosok pemimpin yang menjadi contoh tak lagi muncul dalam diri Prabowo Subianto.
Kedua, politik uang (money politic) sejatinya merupakan praktik politik yang merendahkan martabat masyarakat. Martabat manusia dalam hal ini berhubungan dengan kedaulatan individu dalam me-manage diri dari serangan-serangan yang membahayakan.Â
Selain itu, mereka yang menerima uang dari kandidat adalah orang-orang yang kurang memberikan apresiasi dan nilai untuk dirinya sendiri. Orang-orang demikian pada gilirannya akan menjadi orang-orang yang mudah dihasut dan diprovokasi di kemudian hari. Ketika suara seseorang diukur dengan uang, artinya keseluruhan kekuatan diri orang tersebut berada di bawah kendali uang. Martabat manusia seharusnya dihargai, dijaga, dan diberi nilai dan bukan dengan uang semata. Â
Ketiga, politik uang (money politic) merusak integritas bangsa. Integritas bangsa ditandai dengan adanya persatuan dan kesatuan di antara pemimpin bangsa dan rakyat. Dalam politik uang, silang kekuatan bisa terjadi hanya karena kompetisi tak sehat di bilik suara. Aksi serangan fajar dan titipan kilat menjelang waktu pencoblosan sudah menjadi ritme dan rutinitas bangsa ini selama tahun-tahun Pemilu. Selain karena rutinitas yang buruk, politik uang menjadi hulu dari segala tindakan korupsi.
