Bedah Politik dan Kekuasaan

Pembicaraan Weber mengenai Ilmu Pengetahuan dan Politik dimulai dengan ulasannya mengenai negara. Negara dalam membesarkan orientasinya, menurut Weber, harus membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu dipakai sebagai upaya menghidupkan spirit ketaatan demi kemajuan negara. Dari sini, definisi mengenai politik mulai digagas oleh Weber. Politik, menurut Webber adalah suatu upaya untuk berbagi kekuasaan atau upaya untuk memengarui distribusi kekuasaan, baik antara beberapa negara, maupun antara beberapa kelompok dalam suatu negara.

Politik

Kata politik memiliki kaitan yang erat dengan penggunaan kata sehari-hari, misalnya pejabat politis selalu bersinggungan dengan kepentingan dalam distribusi atau transfer kekuasaan. Untuk menjelaskan sebuah hubungan yang ada dalam state, sebuah relasi selalu ditopang oleh sarana yang legitimate. 

Ada tiga justifikasi batiniah yang menjadi legitimasi dominasi, yakni 1) otoritas atas masa lalu yang abadi, seperti adat-istiadat yang dikeramatkan, 2) otoritas gift of grace (kharisma) personal, dan 3) dominasi karena legalitas -- ketaatan buta karena keyakinan pada keabsahan statuta legal dan kompetensi fungsional yang didasarkan pada pranata yang diciptakan secara rasional. Politik yang dimaksudkan Weber di sini memiliki link ke poin sisi kharismatis atau profesionalitas seorang politisi.

Cacat dan kejanggalan dalam tubuh organisasi politik, sejatinya didalangi oleh kurangnya manajemen kepengurusan dan visi profesionalitas pemimpin. Realitas menunjukkan bagaimana unsur ketamakan dan kerakusan dalam diri seorang politisi tertanam. Fokus keterampilannya menjadi tak terarah. Maka, Weber menunjukkan politik sebagai sebuah profesi. Sedangkan ilmu pengetahuan dilihat sebagai sebuah panggilan yang memiliki karakter yang hampir sama dengan orientasi politik, yakni mengenai profesionalisme.

Kekuasaan

Secara umum kekuasaan dapat dipahami sebagai kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mewujudkan kehendaknya dalam suatu tindakan komunal. Tema mengenai kekuasaan disoroti Weber terutama ketika kekuasaan dikondisikan oleh suatu kehormatan sosial. Menurut Weber, kekuasaan bukanlah satu-satunya basis kehormatan sosial. Justru kehormatan sosial atau prestise bisa menjadi basis kekuasaan ekonomi dan politik. Kekuasaan juga bisa dijamin oleh tatanan hukum, akan tetapi tatanan hukum di sini hanya menjadi faktor tambahan yang memperlebar peluang untuk berkuasa.

Maka, dalam menggumuli tema kekuasaan, Weber berusaha mengkaji tiga hal penting dalam sistem distribusi kekuasaan sebuah komunitas, yakni kelas, status dan partai. Pertama, kelas. Kelas sangat dideterminasi oleh kekayaan. Oleh karenanya, Weber menyebut kehadiran kelas dalam struktur sosial sangat dipengarui oleh pasar atau ekonomi. Menurut Webber dalam buku "Introduction to Sociology," pembicaraan kelas muncul ketika 1) sejumlah orang sama-sama memiliki komponen kausal khusus bagi kesempatan hidup mereka, 2) komponen itu direpresentasikan secara khusus oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dalam kepemilikan barang dan peluang untuk mendapatkan penghasilan dan 3) direpresentasikan di bawah persyaratan komoditi atau lapangan kerja.

Kedua, status. Weber mengemukakan bahwa kelompok status cenderung membentuk sebuah komunitas di mana keterkaitan antara anggota kelompok dalam kelompok status itu sendiri dihubungkan dengan kesamaan nilai, sikap dan cara hidup. "Status is castelike and based on similar lifestyle." Weber mengakui bahwa perbedaan dalam kepemilikan barang-barang cenderung menciptakan status, akan tetapi motif ini tidak selalu menjadi alasan utama. Di sini bisa disederhanakan bahwa kelas distratifikasikan menurut hubungan mereka dengan produksi dan perolehan barang; sedangkan kelompok-kelompok status distratifikasi menurut prinsip-prinsip konsumsi mereka, seperti direpresentasikan oleh gaya hidup (Wolfang J Mommsen, The Political and Social Theory of Max Weber, 1989).

Ketiga, partai. Bila tempat sejati kelas adalah pada tatanan ekonomi, maka kelompok status ada pada tatanan sosial, yaitu dalam wilayah distribusi kehormatan. Sedangkan tindakan partai ditujukan pada perolehan kekuasaan sosial, yakni memengarui suatu aksi komunal tanpa memandang muatannya. Menurut Weber, partai hanya mungkin hidup dalam komunitas yang termasyarakatkan -- memiliki tatanan rasional dan seperangkat orang siap untuk menegakkan tatanan itu. "Party is the banding together to attain power."