Integritas pribadi sangat menentukan pembentukan integritas publik -- integritas dalam mengambil keputusan dalam jabatan publik. Integritas pribadi dipertaruhkan ketika berhadapan dengan masalah harus menepati janji dan mengambil keputusan dalam kerangka pelayanan publik.
Integritas pribadi baru teruji sebagai integritas publik ketika berhasil memegang teguh janji untuk menaati hukum, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh jabatan, dan arah kebijakannya tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehendak baik tidak cukup karena yang dihadapi adalah struktur moral yang melingkupi jabatan dan struktur kelembagaan kekuasaan plitik.
Etika keutamaan, yang merupakan dasar integritas pribadi, belum cukup untuk menjamin integritas publik, maka infrastruktur etika di dalam organisasi pelayanan publik sangat diperlukan karena menopang dan menguatkan nilai baik. Yang dimaksud dengan infrastruktur etika ialah "semua bentuk sarana yang mendorong dan memberi sanksi untuk mengarahkan secara koheren dan terkoordinasi pada norma-norma, yang ditingkatkan menjadi materi etika dalam pelayanan publik".
Infrastruktur etika sifatnya ada yang membangun dari dalam dan ada yang membangun dari luar. Infrastruktur yang sifatnya membangun dari dalam meliputi, komisi etika yang ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk mengangkat masalah etika dalam setiap pertemuan staf, tersedianya konsultasi etika; mekanisme whistle-blowing atau hotlines komunikasi konfidensial; cara perekrutan anggota dengan standar etika disertai pendidikan dan pelatihan etika publik secara berkala; proses evaluasi kinerja diarahkan ke identifkasi dimensi-dimensi etika dan audit etika.
Infrastruktur etika mengandaikan adanya pelatihan etika publik. Pelatihan analisis etis harus menghitungkan struktur etika politik yang mempunyai tiga lapis, yaitu lapis pribadi, institusional dan manajerial. Menurut Dobel, tidak ada orang yang terbebas dari godaan ketika dalam kekuasaan, maka perlu selalu mendisiplinkan diri untuk tetap rendah hati meski memegang jabatan publik.
Refleksi kritis membantu integritas publik karena merupakan moment pengambilan jarak terhadap kepentingan diri/kelompok untuk mengingatkan komitmen pribadi terhadap kewajiban jabatan.Â
Refleksi kritis menghindarkan dari pertimbangan sempit dengan mengajak menempatkan diri pada posisi publik. Kebiasaan mempertimbangkan masalah dengan melihat dari perspektif pihak lain membantu untuk menempatkan kepentingan publik dan memisahkannya dari kepentinagan lain.
Menempatkan diri pada posisi pihak lain membuat pejabat publik lebih terbuka terhadap sumbangan gagasan dan kritik. Kebijaksanaan itu membantu menyadarkan keterbatasan kemampuan diri sehingga berusaha mencari agar ada sisitem yang menopang integritasnya. Pada level institusional, integritas publik harus mendapat topangan infrastruktur etika yag bisa mengontrol, tapi sekaligus memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugasnya.
Maka, infrastruktur etika ini, sifatnya membangun dari luar, yang meliputi, akuntabilitas dan pers bebas yang kritis; adanya rotasi jabatan untuk melawan godaan korupsi dan konflik kepentingan; kode etik dan legislagi sebagai pertahanan melawan konflik dan kompetensi dan kemampuan leadership pejabat publik untuk menopang kompetensi etis.
