Perdagangan Bebas Indonesia-Tiongkok

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting yang harus menjadi sorotan utama pemerintahan suatu negara. Baik Indonesia maupun negara-negara lain, tentunya telah menaruh perhatian penuh atas pertumbuhan perekonomian yang tengah berlangsung dalam siklus pemerintahannya. 

Aspek ekonomi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perekonomian internal yang terjadi di dalam negara itu sendiri dan pererekonomian eksternal yang dijalankan oleh kerjasama dua atau lebih negara dengan tujuan meningkatkan kualitas perekonomian antar negara yang bersangkutan.

Perbedaan sumber daya alam, iklim geografis, keahlian, tenaga kerja, struktur pemerintahan, dan tingkat ekonomi yang dimiliki oleh setiap negara menyebabkan jenis dan kemampuan produksi suatu negara pasti akan berbeda dengan negara lainnya.  Indonesia yang notabene mendapatkan julukan sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya ternyata masih belum mampu mengolahnya dengan baik. 

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengembangan sumber daya alam juga memicu ketidakstabilan perekonomian Indonesia yang semakin hari semakin memburuk. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi Indonesia untuk membagun kerja sama dengan negara lain, khususnya Tiongkok/Cina dalam bidang ekonomi.

Latar belakang dari kerja sama ekonomi yang dibangun oleh Indonesia dan Tiongkok adalah sejarah hubungan kedua negata di masa lalu sebelum masehi. Kerja sama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok dengan Indonesia dibuktikan dengan banyaknya peninggalan benda-benda sejarah dari kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia seperti Sriwijaya, Mahapahit dan Airlangga. Di era modern, hubungan kedua negara ini dimulai sejak Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1995 dimana kedua negara merupakan anggota KAA.  

Perjuangan masa Orde Baru yang kelam juga melahirkan sebuah keputusan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahu 1988 yang menyatakan bahwa dibutuhkan peluang pasar baru yang diperlukan untuk menyerap ekspor komoditas non migas Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dalam sektor perdagangan. Dalam hal ini, negeri tirai bambu ini terpilih menjadi sasaran utama bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Hubungan ini diperkuat dengan kunjungan dan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) pembentukan Indonesia-China Energy Forum yaitu sebuah kerjasama di sektor energi dan MoU Kerjasama Ekonomi oleh Presiden Megawati di Tiongkok pada bulan Maret 2002.

ASEAN (Association Southeast Asian Nations) merupakan suatu organisasi perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara (termasuk Indonesia didalamnya) yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara ternyata memiliki hubungan internasional dengan Cina. Cina yang merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia dirasa akan mampu untuk menjadi pasar yang kompetitif bagi produk-produk yang di produksi oleh negara lain. Selain itu, pengusaha Tiongkok atau Cina yang selalu memiliki inovasi-inovasi baru dalam menjalankan bisnis perdagangannya mencuri hati banyak negara untuk bekerja sama dengan pihak Tiongkok.  

Hubungan kerja sama bidang ekonomi antara ASEAN dan Cina semakin berkembang dengan dibentuknya ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA) pada 4 November 2002.  ACFTA adalah sebuah kesepakatan bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan Cina dalam penurunan tarif dalam perdagangan bebas di area yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian ini, negara-negara yang bersangkutan dapat mengatur dan menentukan tariff perdagangan atau bahkan menghapus tariff dengan tujuan memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota serta mengembangkan setiap bisnis pelaku bisnis yang ada di dalam negara yang terlibat dalam perjanjian.

Enam elemen penting dalam framework perjanjian ACFTA ini, meliputi: (1) menfasilitasi perdagangan yang meliputi aplikasi non-tarif dan pengakuan standar produk; (2) memberikan bantuan secara teknis dalam pengembangan kapasitas produk; (3) prosedur promosi perdagangan yang sesuai dengan standar World Trade Organization;(4) periode ACFTA selama 10 tahun; (5) memperluas kerja sama dalam berbagai bidang seperti peertanian, pengembangan SDM, keuangan, pendidikan, dan lain-lain; (6) Membangun rezim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ACFTA. 

Keenam elemen tersebut diharapkan mampu menuntun negara-negara di Asia Tenggara dan Cina agar dapat mencapai tujuan masing-masing negara. Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara harus menghadapi beberapa tantangan dalam menyikapi perjanjian ACFTA, yang meliputi: peningkatan efesiensi dan efektifitas produksi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan peningkatan kemampuan penguasaan teknologi agar dapat bersaing dengan produk-produk Tiongkok.

Semenjak Indonesia bergabung dengan perjanjian ACFTA, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan angka defisit pada periode 2003-2007 dimana Indonesia dalam angka lebih tinggi impor dari pada ekspor barang ke Cina.