Mohon tunggu...
kris mada
kris mada Mohon Tunggu... -

Orang biasa yang sedang belajar apa saja karena belajar hanya selesai setelah nafas berhenti. Salah satu pelajaran yang sedang dilakoni : belajar menulis di Kompas sejak 16 Oktober 2003

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Harrier Untuk Mobil Dinas?

26 Desember 2010   04:50 Diperbarui: 26 Juni 2015   10:23 718
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sabtu (25/12/2010) sekitar pukul 12 siang, saya kembali melihat Toyota Harrier putih dengan plat L 1748 BS. Beberapa hari sebelumnya, saya pernah lihat mobil itu keluar dari komplek Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Tetapi, waktu itu saya belum yakin plat nomor mobil premium itu. Saya hanya lihat sepintas mobil itu berjalan di belakang mobil patroli pengawalan polisi.

Saya iseng googling dan menemukan harga mobil itu paling murah Rp 1,5 miliar. Itu harga di Singapura. Sebagian harga mobil di Singapura lebih murah dari harga di Indonesia. Jadi, saya tidak tahu berapa harga pasti mobil dengan plat L 1748 BS itu, mobil putih yang sangat mulus.

Sebagai catatan, plat L 1748 BS itu pernah melekat pada Toyota Alphard seri V selama hampir setahun. Pada Mei 2010,  harga baru Alphard seri V Rp 1,1 miliar. Selama hampir setahun, saya melihat Alphard L 1748 BS itu membawa Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf.

Saya tidak tahu itu mobil dinas atau tidak.Saya hanya sering lihat Alphard seri V berplat L 1748 BS itu selalu dikawal mobil Patwal. Saya juga sering melihat mobil para pejabat lain di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, yang menggunakan plat hitam selalu memakai seri BS. Mobil Wali Kota Surabaya pakai seri BS, mobil ketua dan wakil ketua DPRD Jatim pakai seri BS.

Jadi, apakah Harrier putih itu kendaraan dinas atau kendaraan pribadi Saifulah Yusuf? Kalau kendaraan pribadi, tunggu saja publikasi laporan kekayaan Saifulah Yusuf dari KPK. Sejak Menjadi Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Saifulah termasuk rajin melaporkan kekayaannya ke KPK. Pada Agustus 2009, KPK mengumumkan kekayaan Wagub Jatim itu Rp 8,9 miliar. Nilai itu naik Rp 2,8 miliar dibandingkan publikasi laporan per April 2008 yang senilai Rp 6,012 miliar.

Kembali ke mobil Harrier, kalau mobil itu mobil dinas dan dibeli dari APBD Jatim, ya saya tidak berkomentar lebih jauh. Mungkin ada yang lain yang lebih layak mengomentari Wakil Gubernur dengan mobil dinas Rp 1,5 miliar….

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun