Memilih Pemimpin yang “Base on the Grassroots”

Pemilihan presiden akan berlangsung seminggu lagi. Berbagai strategi kampanye telah diusung dari kedua kubu, baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK untuk saling mendongkrak popularitas masing-masing. Publik terbagi menjadi 2. Ada yang pro terhadap pemimpin merakyat, ada pula yang pro terhadap pemimpin yang memiliki kontrol kuat terhadap pemerintahan.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang sudah terlanjur menjangkiti Indonesia selama bertahun-tahun, mewajibkan negara ini memiliki sesosok figur yang, minimal dipercaya oleh rakyat. Sosok seperti apa kah yang dapat dipercaya oleh rakyat?

Banyak kalangan yang menilai, saat ini Indonesia sudah terlalu demokratis, sehingga membutuhkan sosok pemimpin yang tegas, dan dapat memegang kontrol ketat di dalam pemerintahan. Pilihan itu tentunya ada pada sosok Prabowo. Ketegasan yang dimiliki oleh Prabowo diyakini akan membawa negara ini ke arah perubahan secara cepat.

Jika kita mengingat kembali ke zaman orde baru, Pemerintah menerapkan suatu cara kontrol kekuasaan secara hierarkis dari atas ke bawah. Maksudnya adalah, Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan negara dari satu pusat pemerintahan, yang kemudian kebijakan-kebijakan tersebut dipaksakan masuk ke seluruh elemen masyarakat yang heterogen. Cara pemerintahan yang seperti ini lah yang disebut sebagai pemerintahan yang otoriter. Di satu sisi, memang bisa membuat suatu perubahan dengan cepat melalui penyeragaman, namun di sisi lain tentunya akan memperkosa hak maupun tradisi dari kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Cara-cara seperti ini lah yang coba ditawarkan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia jika terpilih nanti.

Dalam negara Indonesia yang heterogen, pluralisme sangat lah dibutuhkan. Berbeda dengan skema otoriter tadi yang dari atas ke bawah, kebijakan-kebijakan negara harus diambil dari bawah ke atas. Maksudnya adalah, pemerintah harus base on the grassroots dalam mengambil setiap keputusan. Pemerintah harus melihat terlebih dahulu kepentingan-kepentingan masayarakatnya dari struktur terendah hingga tertinggi, baru kemudian dapat memutuskan tindakan apa yang mestinya dilakukan sebagai pembenahan-pembenahan di dalam negara yang kemudian akan menuju suatu perubahan.

Sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Jusuf Kalla, ketimbang pemimpin yang otoriter, saat ini Indonesia lebih membutuhkan sosok pemimpin yang merakyat dan demokratis. Pemimpin tersebut haruslah berani terjun ke bawah sebagai upaya dalam mengambil setiap kebijakan. Sikap seperti ini ada pada diri Jokowi. Hal ini terlihat jelas dalam setiap kebijakan yang diambil selama dirinya menjabat sebagai Walikota Solo atau pun Gubernur DKI Jakarta, setiap kebijakan yang diambil selalu melalui pertimbangan yang matang, dan tentunya keputusan tersebut dilakukan setelah benar-benar memahami seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan yang beragam.