Kebijakan Publik yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam rangka menjalankan pemerintahan. Kebijakan pemerintah menjadi pedoman bagi jajaran pemerintah di bawahnya serta masyarakat untuk turut serta dalam proses pemerintahan. Kebijakan publik sangat terkait dan penting dalam pemerintahan karena menyangkut apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana definisi kebijakan publik oleh Thomas R Dye yaitu what governments do, why they do it, and what difference it makes . Selain itu kebijakan publik merupakan salah satu langkah awal dalam menentukan tujuan dan mewujudkan tujuan, hal ini terkait dengan pendapat James E Anderson dkk(1984:3) public policy may be viewed as a set of decisions directed toward the accomplishment of some goal. Dengan demikian kebijakan publik merupakan salah satu proses yang sangat terkait dan penting dalam proses pemerintahan mengingat pemerintah merupakan aktor yang menentukan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki esensi untuk kepentingan publik. Publik mengandung pengertian yaitu suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Milik bersama atau milik umum yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan masyarakat dan telah menjadi hak bagi masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah keputusan yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.
Akan tetapi adakalanya kebijakan pemerintah di luar kendali. Pemerintahan Soeharto selama 31 tahun 2 bulan 9 hari yang dijalankan dengan otoriter telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berorientasi kepentingan publik. Kesalahan orientasi kebijakan publik ini juga dilakukan di berbagai masa pemerintahan lainnya. Jika kita mengambil contoh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Soeharto misalnya kebijakan dwifungsi ABRI yang menjadikan ABRI memiliki kekuatan yang ternyata disalahgunakan bukan untuk kepentingan rakyat. Misalnya pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa Soeharto. Dari segi konsep, persoalan yang dihadapi adalah rumusan konseptual demokrasi yang berkaitan dengan konsep Dwi-Fungsi ABRI yaitu warga(militer ABRI) tidak hanya memiliki posisi-fungsional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, melainkan juga pada hal-hal yang berkaitan dengan posisi-fungsional di bidang sosial dan politik. Dalam pelaksanaannya ABRI menggunakan dasar argumentasi menjaga stabilitas demi pelaksanaan pembangunan yang sedang dan baru saja dimulai.
Peran mahasiswa sejak era pemerintahan Soeharto mengalami banyak dinamika, perjuangan dan pengorbanan. Salah satu contoh perjuangan mahasiswa dalam mewujudkan peran dalam mengontrol kebijakan pemerintah adalah peristiwa Malari. Peritiwa Malari(Malapetaka Lima Belas Januari) tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 1974, demonstrasi tersebut berusaha memperjuangkan perlindungan Indonesia dari modal asing yang pada saat itu bertepatan dengan kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia(IGGI). Demonstrasi tersebut akhirnya mendatangkan kerusuhan dan penjarahan, terdapat saling tuding atas dalang kejadian tersebut. Terlepas dari perdebatan mengenai dalang peristiwa tersebut, kita dapat mengambil makna bahwa mahasiswa selalu berusaha mengontrol kebijakan pemerintah dan melakukan aksi pengabdian masyarakat.
Perjalanan Pergerakan Mahasiwa dan Titik Balik Paradigma ‘Pergerakan’
Pergerakan mahasiswa sejak masa awal pemerintahan Indonesia hingga sekarang selalu mengawal pemerintahan. Pergerakan mahasiswa telah dimulai sejak Indonesia berdiri. Perjalanan pergerakan mahasiswa ini mengalami pasang surut dan berbagai kendala. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah sulitnya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah(ketika orde baru), kekerasan dalam pergerakan, upaya penghentian pergerakan misalnya dengan menculik dan membunuh tokoh-tokoh mahasiswa berpengaruh dan masalah lainnya. Akan tetapi sejak kata merdeka disandang oleh Indonesia yaitu 17 Agustus 1945, mahasiswa masih selalu berupaya melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun terdapat masalah yang menghadang ketika hal tersebut dilakukan.
Memang mahasiswa memiliki posisi yang penting dalam proses pengawalan kebijakan pemerintah. George McTurnan Kahin bahkan menggunakan penamaan ‘Revolusi Kaum Muda’ untuk menyebutkan pergerakan tokoh-tokoh yang mempelopori terjadinya perubahan yang melahirkan bangsa dan negara Indonesia modern. Dengan demikian mahasiswa memiliki peran dan posisi yang diharapkan mampu mengontrol kebijakan pemerintah.
Akan tetapi pergerakan dan perjuangan mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan juga perlu dikontrol. Pergerakan mahasiswa sebagian diwujudkan dengan pengerahan massa. Hal tersebut wajar jika dilakukan pada saat dibutuhkan people power untuk meruntuhkan rezim pemerintahan Soeharto. Akan tetapi pergerakan dan perjuangan mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrolnya ternyata tidak ada ketentuan harus diwujudkan dalam bentuk demonstrasi, apalagi jika mengingat pengerahan massa yang seringkali berujung anarkisme bukan malah menyelesaikan masalah. Misalnya demonstrasi anarkis menolak harga BBM menimbulkan kerugian 8 mobil polisi rusak dan 1 Avanza milik Departemen Riset dan Teknologi, terkait hal ini terdapat 16 tersangka yang masih diperiksa. Dalam konteks demonstrasi sebagai kritik, strategi perlu dirancang, agar tidak sekadar koar-koar dan teriak-teriak, tetapi tepat sasaran dan solutif, sesuai dengan status pendemo, dalam hal ini adalah mahasiswa yang terpelajar.
Masa pergerakan yang diartikan dengan demonstrasi dan aksi pengerahan massa sudah bukan waktunya. Pergerakan semacam itu dapat diterima jika dilakukan pada masa pergolakan dan orde baru. Akan tetapi saat ini waktu telah berubah. Kita perlu kembali ke pendapat George McTurnan Kahin bahwa pergerakan tokoh-tokoh yang mempelopori terjadinya perubahan yang melahirkan bangsa dan negara Indonesia modern. Pertanyaannya adalah apakah mahasiswa akan tetap melakukan pergerakan yang diartikan dengan demonstrasi dan pergerakan massa ketika aksi tersebut dianggap sebelah mata oleh pembuat kebijakan publik serta masyarakat dan malah mengesankan tindakan bodoh seorang akademisi? Perubahan melahirkan bangsa dan negara Indonesia modern memang perlu dilakukan. Tapi perlu kita ingat adalah strategi yang efektif untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan agar mahasiswa tidak hanya mengahbiskan waktu sia-sia dengan mogok makan namun realisasi dan dampaknya tidak ada hasilnya. Hal ini tidak menafikkan aksi yang didengar oleh pemerintah akan tetapi mencoba mengembalikan paradigma akademis yang seharusnya selalu dimiliki mahasiswa. Hendaknya paradigma akademis ini selalu dijadikan landasan mahasiswa dalam menjalankan fungsinya termasuk dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Realisasi hal tersebut misalnya melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah melalui analisis kritis, objektif, berani, spontan dengan cara-cara yang juga memperhitungkan posisi, prestise, harkat dan martabat mahasiswa sebagai insan intelektual yang antikekerasan, sopan, cerdas misalnya kajian, penelitian, diskusi dan dialog publik yang menjelaskan dari sisi akademis.
Paradigma akademis mahasiswa tidak terlepas dari esensi mahasiswa. Tri dharma perguruan tinggi menyebutkan bahwa esensi mahasiswa adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tri dharma mahasiswa ini hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan saling terkait. Pendidikan hendaknya menjadi dasar dalam melakukan penelitian sehingga dapat mewujudkan kegiatan yang mewujudkan bentuk pengabdian masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa seharusnya mewujudkan keadaan pemerintahan yang stabil dengan memenuhi peran kontrol mahasiswa melalui kegiatan yang sesuai dengan pendidikan dan bersifat akademis serta kredibel. Dengan demikian, kontrol yang disampaikan oleh mahasiwa terhadap kebijakan pemerintah lebih kredibel.
Titik balik pergerakan mahasiwa dari pergerakan dimaknai sebagai demonstrasi menjadi kontrol yang lebih akademis memiliki banyak alasan yang pantas diperhitungkan. Demonstrasi memang bukan sesuatu yang salah akan tetapi terdapat beberapa kelemahan demonstrasi misalnya tidak efisien dan efektifnya demonstrasi terhadap aspirasi rakyat, gambaran jiwa akademis yang kurang, cenderung emosional sehingga menghilangkan ideologis dan pemikiran yang matang, terkesan diabaikan karena tidak kredibel, dan mendatangkan kerugian. Kerugian demonstrasi dapat terjadi dalam pelaksanaan demonstrasi misalnya mengganggu ketertiban umum, kekerasan dan anarkisme yang merusak dan lain sebagainya. Terdapat kelemahan dan kerugian demonstrasi yang sudah selayaknya dikembalikan lagi menjadi kegiatan dan aksi kontrol kebijakan pemerintah yang lebih akademis dan profesional layaknya kalangan terpelajar.
Pergerakan sebagai Tindakan Akademis
Titik balik dalam mengartikan pergerakan diperlukan agar esensi mahasiswa sebagai akademisi tetap eksis selain tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan kegiatan akademis misalnya penelitian, survei kepada masyarakat, kajian, analisis kritis, diskusi dan case building, dan penyampaian hasil analisis secara ilmiah melalui media sehingga mampu mengubah opini publik.
Pengembangan penelitian sangat penting. Penelitian sebenarnya merupakan inti dan jiwa dari akademisi dan kalangan ilmuwan. Sehubungan dengan peran sosial akademisi hendaknya penelitian tersebut didayagunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hasil penelitian dan tujuan penelitian hendaknya ditujukan untuk kontrol kebijakan pemerintah. Penelitian merupakan salah satu mekanisme yang kredibel dan pasti efektif karena melalui sarana tersebut kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan serta opini publik lebih mudah dilakukan karena lebih terpercaya daripada hanya speak up. selain penelitian terdapat mekanisme lain yang juga dapat dilakukan dan digunakan misalnya survei, diskusi, dialog publik dengan berbagai tokoh berpengaruh dan terbuka untuk umum, analisis kritis melalui pengkajian yang mendalam dan kegiatan akademis lainnya.
Peran dan partisipasi mahasiswa dalam menjalakan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah dapat lebih efektif jika dilakukan melalui pergerakan yang dimaknai secara akademis. Penelitian dan segala kegiatan akademis yang digunakan untuk mewujudkan kontrol terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa. Selain itu mahasiswa akan turut mendukung terciptanya generasi yang semakin berkompeten dan berpendidikan sehingga menimbulkan korelais positif terhadap mutu generasi Indonesia.
Akan tetapi dalam melaksanakan pergerakan yang dimaknai secara akademis perlu dilihat secara sistemik. Pergerakan sebagai aksi kontrol terhadap kebijakan pemerintah membutuhkan peran dari elemen lainnya. Apalagi pergerakan sebagai sebuah aksi akademis merupakan sebuah langkah awal dalam perubahan paradigma sehingga diperlukan kerja keras dari semua kalangan. Dalam hal ini media massa memiliki andil yang besar. Media massa merupakan salah satu elemen demokrasi yang saat ini menentukan dalam pembentukan opini publik. Pergerakan sebagai sebuah kegiatan akademis dengan mendayagunakan media massa diharapkan mampu membentuk opini publik yang memiliki korelasi positif dalam mempengaruhi kebijakan publik. Dalam hal ini hasil pergerakan mahasiswa sebagai wujud kegiatan akademis diartikan sebagai situasi yang nantinya akan emmpengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik. TT Patterson mengatakan bahwa informasi merupakan awal dari sebuah pengambilan keputusan. Ketika kegiatan akademis dalam sebuah pergerakan dapat diarahkan mempengaruhi opini publik maka akan dapat menjadi informasi yang nantinya pasti akan mempengaruhi pengambilan kebijakan publik.
