Menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang dinilai dapat mengancam masa depan program JKN, gerakan moral Dokter Indonesia Bersatu telah melaksanakan aksi damai turun kejalan menuju Istana Negara, Senin, 29 Februari 2016 menyampaikan tuntutan perubahan perbaikan dan beraudiensi ke kantor Sekretariat Negara.
Dokter Indonesia Bersatu berawal dari grup sosial media para dokter yang berkenalan di dunia maya, yang kemudian sepakat menjadikannya sebuah gerakan moral dokter Indonesia. Gerakan ini bangkit untuk menegakkan profesi dokter yang luhur serta mendorong perbaikan sistem kesehatan nasional …
Diketahui bahwa program JKN menghadapi masalah ketidaksiapan sistem pelayanan kesehatan, termasuk ketidaksiapan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan dan skema kompensasi tenaga kesehatan. Sebagai akibatnya dapat terjadi pelayanan yang tidak lazim, atau bahkan menyimpang.
Beberapa fasilitas kesehatan mungkin terdorong berkiat lebih jauh untuk menghindari kerugian, dan “ikut mendesak” praktisi medis, paramedis dan petugas administrasi untuk melakukan penyimpangan dari kaidah profesionalisme, termasuk prosedur rujukan, serta diduga melakukan upcoding, yaitu kecurangan memberi kode untuk diagnosis dengan nilai klaim lebih tinggi. selalu sebagai pelengkap penderita yang berpotensi menerima risiko terburuk adalah para pasien, yaitu peserta BPJS Kesehatan.
Penyimpangan profesionalisme berpotensi mencederai pasien, baik langsung maupun tidak langsung. Bila terjadi penyimpangan yang disengaja yang mungkin terdorong oleh kelemahan sistem pembayaran… , dan ketika terjadi risiko fatal, ketika kemudian diketuk palu sebagai culpa lata, maka yang terdakwa bukanlah sistem yang lemah …
Ada banyak contoh kasus individual yang bervariasi. Ada pasien yang harus dirawat untuk menjalani pemeriksaan yang seharusnya tidak perlu dirawat. Ada pasien dirujuk ke rumah sakit besar untuk tindakan operasi padahal sebenarnya dapat dilakukan di rumah sakit pengirim ...
Dokter Indoensia Bersatu menghendaki ada sistem kesehatan yang dapat mendukung para dokter bekerja profesional untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Menghadapi kelemahan sistem kesehatan diperlukan komitmen untuk melakukan perubahan. Kondisi saat ini tidak dapat dibiarkan. Jangan kehilangan momentum untuk berubah dan melakukan perubahan …(Erta Priadi Wirawijaya).
Semangat para dokter menggelar aksi damai berjuang untuk berubah dan melakukan perubahan telah bergelora di awal Februari 2016, mewarnai status facebook mereka. Adrenalin bercampur serotonin menebari ruang maya. Puncaknya di ujung kabisat 2016 ketika para dokter muda datang dari berbagai penjuru nusantara, berkumpul dan turun kejalan dan merapat ke Istana Presiden.
Para petinggi pasti mendengar dan mengetahui gerakan moral ini, dan seyogyanya juga memahami bahwa ada yang harus diperbaiki segera. Jangan menunggu masalah-masalah akan hilang dengan sendirinya dan semua tantangan akan teratasi dengan sendirinya sering waktu. Atau memang memang tidak ada masalah berat dan belum ada tantangan berarti yang perlu dikuatirkan?...
Setahun lalu, dalam rapat terbatas mengenai pelaksanaan BPJS Kesehatan di kantor Presiden, 27 Pebruari 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan telah menemukan banyak masalah di lapangan terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan, termasuk potensi masalah likuiditas dan solvabilitas BPJS Kesehatan. Presiden juga ingin mengetahui penyebabnya serta bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di lapangan tersebut dan menyempurnakan regulasinya hingga masalah likuiditasnya (Setkab, 2015).
Pertanyaan Presiden mencakup hampir seluruh aspek kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab tetapi harus direspons secara serius guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan JKN. Tetapi berbagai masalah yang muncul di lapangan tampaknya telah menyerap banyak perhatian sehingga evaluasi terhadap penyebab utama mungkin terabaikan.
