"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.
Demikian bunyi jawaban dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang diunggah di kanal YouTube menanggapi surat konfirmasi dan klarifikasi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo karena berdasarkan informasi dan testimoni namanya disebut-sebut sebagai tokoh yang yang merestui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Mantan Panglima TNI era Presiden SBY itu diduga berniat melakukan ambil alih secara paksa jabatan ketua umum partai berlogo bintang mercy tersebut.
Sebelumnya pada 1 Februari 2021 dengan didampingi pengurus Partai Demokrat, AHY mengadakan konferensi pers bahwa ada upaya kudeta yang dilakukan orang dekat Jokowi.
Setelah pernyataan AHY itu mendapatkan bantahan dari KSP Moeldoko bahwa dirinya tidak terlibat. Namun dia mengakui bertemu dengan beberapa kader Partai Demokrat tetapi bukan membicarakan kudeta.
#Perpecahan Partai
Sebenarnya perpecahan partai politik tidak kali ini saja terjadi. Misalnya pada partai Golkar pernah ada dua kepemimpinan yaitu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang akhirnya berlangsung islah dengan ketua umum baru Setya Novanto.
Kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pecah antara kubu Suryadharma Ali dengan Romahurmuziy, yang dimenangkan oleh Romi dengan Sekjen Asrul Sani.
Dualisme kepemimpinan yang paling fenomenal adalah di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara ketua umum Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri, yang berakhir munculnya partai baru PDI-Perjuangan (PDIP) pimpinan Mega.
Mencermati banyaknya partai yang mengalami perpecahan, bisa jadi karena spirit para politikus yang oportunis dan mengabaikan etika politik.
Salah satu pengertian politik menurut Harold D. Lasswell menyebut bahwa politik adalah tentang siapa mendapat apa dengan cara bagaimana.
#Perjuangan PDI-Perjuangan
Pada pemerintahan zaman orde baru hanya terdapat 3 partai yaitu Partai Golkar sebagai representasi dan alat politik pemerintah dalam hal ini Presiden Soeharto untuk mempertahankan jabatan dan mengamankan program-program pemerintah.
