Sedikit bercerita pengalaman pribadi terkait beasiswa Bidikmisi. Saya memiliki kakak perempuan ASN guru di bawah naungan Kemenag DKI Jakarta yang juga seorang single parent memiliki 3 anak dengan prestasi yang cukup oke. Terbukti anaknya menjadi salah satu yang lolos SNMPTN saat itu karena memiliki prestasi akademik yang bagus. Secara ekonomi, bisa dibilang kakak saya ini cukup berat untuk menghidupi 3 anak pada usia sekolah semua dengan biaya hidup bermacam. Satu hal yang cukup membuat kami kecewa adalah tidak adanya kesempatan untuk bisa mengikuti beasiswa Bidikmisi.Â
Program beasiswa Bidikmisi telah menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, terdapat argumen dan pandangan yang menyatakan bahwa anak Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali mengalami ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan beasiswa ini. Dalam konteks ini, beberapa faktor menjadi penyebab ketidakadilan tersebut.
Pertama, Persepsi Kelebihan Ekonomi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi anak ASN adalah persepsi masyarakat bahwa mereka secara otomatis memiliki kelebihan ekonomi. Meskipun orangtua mereka bekerja di sektor publik, hal ini tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan keluarga secara keseluruhan. Beberapa anak ASN mungkin berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, namun persepsi ini dapat menghambat mereka dalam memperoleh beasiswa.
Kedua, Batasan Kriteria Bidikmisi. Kriteria penerimaan Bidikmisi seringkali mengukur tingkat kebutuhan ekonomi dari keluarga. Sistem ini mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah tanggungan, utang keluarga, atau kebutuhan khusus yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi seorang siswa. Sehingga, anak ASN yang sebenarnya berada dalam kondisi kurang mampu bisa terabaikan.
Ketiga, Ketidaksetaraan Peluang. Dalam beberapa kasus, anak ASN dapat mengalami ketidaksetaraan peluang dalam mengakses informasi terkait program beasiswa atau prosedur aplikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan informasi di kalangan ASN tentang kesempatan-kesempatan beasiswa yang tersedia.
Keempat, Keterbatasan Kuota. Kuota penerimaan Bidikmisi yang terbatas dapat menjadi hambatan. Jika kuota tersebut tidak mencukupi untuk menampung semua siswa berkebutuhan ekonomi rendah, maka anak ASN yang sebenarnya memenuhi syarat mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang layak.
Kelima, Tingkat Persaingan yang Tinggi. Persaingan yang ketat dalam program beasiswa Bidikmisi dapat membuat anak ASN bersaing dengan ribuan pelamar lainnya. Tingginya persaingan ini dapat menjadi hambatan ekstra, terutama jika mereka memiliki prestasi akademis yang lebih rendah dibandingkan pesaing mereka.
Keenam, Kekhawatiran atas Privilese. Ada kekhawatiran di masyarakat bahwa anak ASN yang mendapatkan beasiswa dianggap memanfaatkan "privilese" dari kedudukan orangtua mereka di pemerintahan. Pandangan ini dapat menciptakan stereotip dan membuat anak ASN enggan untuk mengajukan beasiswa meskipun berada dalam kebutuhan ekonomi yang sebenarnya.
Untuk mengatasi ketidakadilan ini, perlu ada langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, mengkaji kembali kriteria seleksi, dan memastikan bahwa informasi tentang beasiswa disosialisasikan secara merata ke semua kalangan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama agar anak ASN, yang sebenarnya membutuhkan bantuan finansial, mendapatkan akses setara terhadap kesempatan beasiswa Bidikmisi. Dengan demikian, keadilan dalam pendidikan dapat diwujudkan tanpa memandang latar belakang pekerjaan orangtua.
