Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang menemui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat pemerintahannya sedang diterpa kasus proyek pengadaan Bus Transjakarta.
Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi seharusnya Jokowi yang datang ke Gedung KPK menjelaskan soal carut-marutnya proyek senilai hampir Rp 1 triliun tersebut. “Ini kok jadi aneh. Malah KPK yang ke sana, jadi ketawa lihat KPK. Harusnya KPK manggil Jokowi ke Kuningan, supaya menyerahkan data-data, dan dokumen,” kata Ucok, Selasa (4/3).
Pihaknya menduga, KPK saat ini takut dengan Jokowi karena kalah pamor dengan mantan Wali Kota Solo tersebut. Namun, menurut Ucok, Gubernur Jokowi tidak bisa lepas tanggung jawab dari proyek pengadaan busway tersebut. “Sekarang ini sudah lelang, sudah tender. Barangnya sudah datang, sekarang siapa yang menandatangani untuk keluar. Itu harus diselidiki KPK. Jadi jangan mengorbankan anak buah. Anak buah hanya mengikuti pedoman yang sudah digariskan pimpinan,” tuturnya.
Seperti diketahui, Ketua KPK, Abraham Samad mengunjungi Balai Kota Jakarta untuk melakukan penandatanganan Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Selasa (4/3) kemarin. Ia mengklaim pihaknya sudah menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada kasus pengadaan Bus Transjakarta. “Kalau KPK yang selidiki, kita kan tidak akan menyampaikannya kepada publik karena itu kan sudah kegiatan intelijen,” kata Abraham di di Balaikota Jakarta.
Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta mengadakan 300 unit bus Transjakarta. 90 bus gandeng sudah beroperasi, namun sebagian besar bermasalah. Bahan baku bus berkarat dan banyak yang rusak. Diduga, bus-bus yang didatangkan dari China dengan anggaran senilai Rp 848 miliar tersebut adalah bus bekas.
SUMBER : BIJAKS