Benarkah Isu Penggusuran dan SARA Pengaruhi Elektabilitas Basuki-Djarot?

[caption caption="kompasiana.com"][/caption]

 

Walau survei Litbang Kompas menunjukan tingkat kepuasan warga DKI Jakarta terhadap kinerja pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat hampir keseluruhannya diatas angka 50% seperti yang terlihat pada tayangan "Rosi", tapi ada dua isu yang sering diembuskan untuk menjegal langkah pasangan nomor urut dua ini. Menurut Djarot, faktor tersebut adalah SARA dan penggusuran. 

Lebih jauh Djarot menuturkan bahwa faktor tersebut membuat warga enggan memilihnya dalam Pilkada putaran pertama kemarin. Pengalamannya terjun ke lapangan membuatnya tahu bahwa isu penggusuran juga menjadi isu paling efektif menghambat laju keduanya kembali memimpin Jakarta. 

"Diembuskan isu Basuki-Djarot tukang gusur. Selalu saya dibilang, Pak disini jangan digusur Pak. Jadi dua isu ini yang selalu kami terima," katanya ketika menghadiri acara "Rosi". 

Basuki yang saat itu hadir dalam acara yang sama menceritakan pengalamannya ketika mendatangi warga. Ternyata di wilayah yang tidak disebutkan namanya, berkembang isu soal PBB nol persen yang dimaksudkan untuk menghilangkan biaya ganti rugi jika sewaktu-waktu daerah tersebut digusur Pemprov DKI.

"Ini ada NJOP tanah Rp. 2,7 juta gak nol lho. PBBnya kenapa nol? Itu kami diskon jadi 0," kata Basuki. 

Calon gubernur nomor urut dua itu melanjutkan ceritanya. Di lokasi berbeda, ia mendatangi sebuah rumah. Sang pemilik menanyakan ihwal desas-desus yang beredar di sana bahwa wilayah tersebut akan ditenggelamkan menjadi danau. 

"Kami pengen dua tahun ke depan, warga Jakarta punya hak milik bangunan. Nanti ada bedah rumah," tambah Ahok. 

Pada era kepemimpinan Basuki-Djarot, banyak rumah warga di tepi sungai digusur untuk pelebaran aliran air. Masyarakat terdampak penggusuran dipindahkan ke beberapa rusun yang telah disiapkan sebelumnya oleh Pemprov. Akibat aksi ini, Basuki sering dipandang tidak memihak pada rakyat miskin.

Posisi Basuki sebagai pemeluk agama dan berasal dari etnis minoritas di Indonesia sering didengungkan sehingga pemilih enggan mencoblosnya di kotak suara. Kondisi ini menjadi perhatian Presiden Jokowi, ia berpesan untuk membedakan urusan agama dan politik.