Pilkada Bukan Lagi "Pamer Massa", Kampanye Virtual Sudah Mendesak

Peraturan untuk tidak mengerahkan massa pada saat pendaftaran para bakal calon sudah dikeluarkan, bahwa pendaftaran peserta pilkada hanya boleh dihadiri ketua dan sekretaris partai politik, atau bakal pasangan calon.

Tetapi aturan itu kurang diperhatikan oleh peserta dan pendukung peserta. Bawaslu menyatakan, selama dua hari pendaftaran peserta Pilkada 2020 digelar, terjadi 243 dugaan pelanggaran protokol Covid-19 yang dilakukan bakal calon kepala daerah.

Pelanggaran tadi baru dari masa pendaftaran. Sedangkan ke depan ada masa kampanye. Dari itu tentu kita tidak ingin ajang pemilihan kepala daerah ini justru menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Untuk mencegah ini benar-benar terjadi, bagaimana kalau diterapkan kampanye virutal?

Artikel mengenai penyelenggaraan Pilkada di tengah masa pandemi dan kampanye menjadi konten populer di Kompasiana beserta konten-konten lainnya.

Berikut konten-konten populer yang berhasil dirangkum Kompasiana, Jumat (11/09/2020):

Pilkada Kali Ini Beda, Bukan Lagi Waktunya "Pamer Massa"

ilustrasi Kerumunan tidak terhindarkan ketika deklarasi pencalonan pilkada 2020. (Foto: KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO)

Memang, tidak mudah untuk tidak lagi melakukan apa yang selama ini seolah menjadi 'tradisi' dalam gelaran pilkada. Karenanya, butuh kebesaran hati dari semua pihak selaku peserta Pilkada, untuk lebih menahan diri.

Mereka semua harus bisa menahan diri bahwa pilkada di era pandemi ini tidak cocok untuk melakukan show of force seperti dulu.

Tidak ada lagi cerita kampanye di lapangan terbuka yang dipenuhi massa, lalu diiringi musik seperti dulu. Bila memaksakan seperti itu, bagaimana bila tercipta klaster baru. Siapa yang mau bertanggung jawab?

(Baca selengkapnya)

Jakob Oetama, Istilah Jurnalisme Kepiting, dan Diplomasi Media Melawan Korupsi

Jakob Oetama. Sumber: Kompas.com

Ia sering disebut sebagai orang yang memanusiakan 'nguwongke' orang lain dan tidak pernah menonjolkan status atau kedudukannya. Ini diterapkan dalam mengarahkan nilai bisnis Kompas Gramedia yang mengarah pada satu tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia. (Baca selengkapnya)

Rem Darurat PSBB Akhirnya Ditarik, Cukupkah Hanya DKI Jakarta?

Ilustrasi PSBB | Sumber gambar : hype.grid.id

Kebijakan PSBB kembali diambil mengingat kapasitas fasilitas layanan kesehatan yang sudah mendekati ambang batasnya. Apabila hal itu dibiarkan maka tidak lama lagi akan terjadi over kapasitas dan pelayanan yang diberikan pun menjadi tidak optimal sehingga risiko kematian pun akan meningkat secara signifikan.

Angka positivity rate DKI Jakarta seperti yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan saat ini sudah mencapai 13,2 persen. Ini artinya dari 100 orang yang dites maka 13 diantaranya dinyatakan positif mengidap COVID-19.

Tetapi, cukupkah kebijakan ini hanya diterapkan di DKI saja? (Baca selengkapnya)

3 Tips Mencegah Konflik dengan Pasangan Selama di Rumah

Ilustrasi konflik dengan pasangan (Sumber: www.dreamstime.com)

Beberapa minggu setelah WFH, saya merasakan sendiri bagaimana ruang pribadi saya serta pembagian waktu antara saya bekerja dan urusan rumah tangga sering tercampur dan sulit diatur, tak pelak terkadang selisih paham dengan pasangan pun terjadi.

Namun, setidaknya saya punya tips untuk mencegah konflik dengan pasangan selama di rumah. Apa saja? (Baca selengkapnya)

Kebutuhan Mendesak Kampanye Virtual Pilkada 2020

Ilustrasi - pngwing.com

Berbulan-bulan bencana covid-19 menimpa Indonesia yang memberikan pelajaran bahwa semuanya bisa dilakukan dari rumah. Maka, tidak menutup kemungkinan kampanye pun bisa dilakukan dari rumah.

Inilah yang harus menjadi kebiasaan masyarakat hingga berakhirnya pilkada serentak nanti. Kalau pun terpaksa melakukan tatap muka maka paslon bisa melakukannya dengan cara door-to-door atau blusukan dengan membatasi massa yang mendampinginya.

Paslon seharusnya memanfaatkan teknologi informasi. Dengan kecanggihan teknologi hari ini. (Baca selengkapnya)