Masih Ingat Soal Rencana Kenaikan Tarif Parkir Mobil di Jakarta? Ini Tanggapan Kompasianer

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu mengeukakan wacana akan adanya kenaikan tarif parkir mobil demi mengurai kemacetan di Jakarta. Bahkan rencananya, tarif parkir mobil bisa mencapai 50 ribu rupiah.

Tapi apa kebijakan ini akan efektif? Beberapa Kompasianer pun mengutarakan pendapatnya. Ada yang meragukan keefektifan kebijakan ini, ada juga yang menilai bahwa tarif parkir di Jakarta memang terlalu murah. Berikut ini selengkapnya.

1. Yakin Tarif Parkir Mobil Rp 50 Ribu Bisa Optimal?

Kompas.com

Dzulfikar bercerita saat ia berkunjung ke daerah Cikini beberapa waktu lalu. Ketika itu ia parkir di tempat parkir yang tersedia mesin berbayar. Namun ketika akan pergi, ia dimintai 10 ribu rupiah untuk tarif parkir selama 7 jam.

Kemudian ia diberi resi sebagai bukti parkir tapi nomor polisi yang tertera bukanlah milik Dzulfikar. Ternyata itu adalah akal-akalan si tukang parkir untuk mendapat keuntungan.

Hal seperti ini memang kecil, tapi akan sangat berpengaruh pada kepercayaan publik atas kinerja pemerintah. Inilah yang juga membuat Dzulfikar menjadi sangsi akan kebijakan kenaikan tarif parkir di Jakarta.

Masih ada banyak yang harus dibenahi terlebih dahulu untuk mendukung kebijakan tersebut. Dan Dzulfikar berpendapat, akan lebih baik jika jumlah kendaraan pribadi yang dibatasi dan kendaraan umum ditambah. Intinya, pemerintah harus serius terlebih dahulu memperbaiki fasilitas transportasi umum di Jakarta.

2. Tarif Parkir Melahirkan Masalah Baru

Hukumonline.com

"Kemunculan kendaraan yang diproduksi dengan harga yang relatif murah, malah menimbulkan dampak yang cukup serius khususnya di jalan raya," itulah yang dikatakan Kompasianer Faisal dalam ulasannya. Menurutnya, dengan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi di Indonesia maka pendapatan negara pun bertambah dari pajak. Tapi sayangnya fasilitas yang ada tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan ini.

Masalah lain yang muncul adalah ketidakpercayaan publik akan fasilitas angkutan umum. Masalah keamanan selalu menjadi sorotan dan alasan mengapa publik lebih memilih kendaraan pribadi ketimbang umum. Masalah yang selalu berulang dan seolah tidak pernah ada pemecahannya.

Pemerintah memang tidak tinggal diam, berbagai aturan untuk mengurai kemacetan diberlakukan seperti sistem satu arah, menyediakan Transjakarta gratis di waktu tertentu, hingga kebijakan genap ganjil. Tapi apa hasilnya?