[caption caption="Ilustrasi Blok Migas Lepas Pantai | KOMPAS/SUBUR TJAHJONO"][/caption]Rencana pemerintah mengembangkan proyek lapangan gas Blok Masela di Maluku belum berjalan dengan mulus. Belum juga dimulai, pembangunan proyek kilang Blok Masela sudah menuai perdebatan. Adanya silang pendapat antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said tentang teknis pembangunan kilang gas di darat (offshore) ataukah di laut (onshore) dianggap belum menyentuh inti persoalan, yakni tentang bagaimana penguasaan sumber daya dapat sepenuhnya dikelola oleh Negara.
Terkait pengembangan jangka panjang, yang terpenting ialah pengelolaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tidak terjebak oleh cost recovery yang sering ditawarkan perusahaan asing."Enggak penting (pengembangan Blok Masela) laut atau darat. Lebih penting yang kelola BUMN karena punya neraca keuangan. Kita harus perkuat BUMN, pemegang kedaulatan sumber daya migas," ujar Iskan Lubis, anggota DPR RI Komisi VII, di Jakarta. Rabu (2/3/2016).
Kepentingan pengembangan Blok Masela bukan sekadar keuntungan kapital domestik, lebih luas lagi, proyek ini juga berkaitan dengan pengembangan masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Jangan sampai kontroversi ini dibiarkan berkepanjangan hanya karena keputusan pemerintah tak sejalan. Idealnya, dalam menangani persoalan ini Istana harus cepat mengambil keputusan.
Kompasianer, berdasarkan uraian di atas, apa tanggapan Anda terkait gaduhnya pembangunan proyek gas Blok Masela? Tulis opini atau reportase Anda di Topik Pilihan Gaduh Blok Masela dengan label: Blok Masela(dengan menggunakan spasi). (KML)Â
