[caption caption="Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak. TRIBUN PONTIANAK / GALIH NOFRIO NANDA"][/caption] Terhitung 1 April lalu, pemerintah secara resmi menaikkan iuran bulanan BPJS Kesehatan. Meski pada awalnya kenaikan ini akan diaplikasikan pada seluruh tingkatan kelas, namun kemudian diputuskan hanya Kelas I dan Kelas II yang mengalami kenaikan iuran.
Kebijakan ini diambil atas dasar Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Secara rinci, perubahan iuran ini meliputi ruang perawatan kelas II dari sebelumnya Rp 42.500 perbulan menjadi Rp 51.000 perbulan serta ruang kelas I yang sebelumnya Rp 59.500 perbulan menjadi Rp 80.000 perbulan. Semua besaran kenaikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 F dalam Peraturan Presiden tersebut.
Tentu saja kebijakan ini kemudian menuai kontroversi. Masyarakat menilai pemerintah tidak sepatutnya menaikkan harga iuran BPJS karena sampai sekarang tidak sedikit publik yang menilai bahwa kinerja dan pelayanan BPJS masih jauh dari kata baik.
Namun BPJS berkelit bahwa kenaikan ini lantaran adanya defisit anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dibutuhkan penyesuaian besaran iuran. Padahal, BPJS hingga saat ini masih menerima suntikan dana dari pemerintah pusat.
Tentu saja beragam respon muncul di masyarakat. Argumen pro dan kontra soal kenaikan iuran mulai bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat. Memang, jika dilihat dari dua sisi, kenaikan iuran BPJS ini memiliki positif dan negatif.
"Pada prinsipnya setuju, namun ditentukan perkelasnya dengan rinci dan diimbangi dengan fasilitas yang ada," kata Kompasianer M. Ali Mahmudin dalam jajak pendapat Pro dan Kontra yang dilakukan Kompasiana.
"Karena sampai sekarang ini masih ada kasus bahwa dengan BPJS pasien hanya akan mendapatkan perawatan kelas bawah dan lamabanya penangan. serta dari sisi dokter yang tidak menjamin kehidupanya," lanjutnya.
Memang benar apa yang dikatakan Kompasianer Ali Mahmudin ini. Satu sisi, untuk lebih menjangkau pasien dalam jumlah yang lebih besar, maka dibutuhkan juga "modal" yang besar. Karena itulah dibutuhkan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan. Bahkan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi angkat bicara.
Menurutnya, selama ini terjadi sebuah mismatch atau ketidaksesuaian antara iuran yang dibayarkan peserta dengan pengeluaran BPJS Kesehatan, yakni untuk klaim. Pada tahun 2014 misalnya, ketidaksesuaian tersebut bahkan mencapai nilai 3,3 triliun dan tahun 2015 mencapai kisaran 6 triliun.
"Kalau defisit kesannya seperti tidak ada uang yang masuk. Yang ada adalah mismatch," kata Irfan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/3/2016).
Namun di sisi lain, pelayanan yang diberikan BPJS memang terbilang kurang maksimal. Tentu saja dengan menaikan tarif iuran juga akan memperberat pengeluaran masyarakat setiap bulannya.
