[caption id="" align="aligncenter" width="574" caption="Saling jabat tangan: Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI, Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, dan Inspektur Jenderal Kementrian dalam Negeri. Sumber: print.kompas.com"][/caption]
Sejak dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta pada November lalu, sosok Basuki Tjahaya Purnama atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Ahok ini memang tidak pernah sepi dari pemberitaan. Layaknya selebritas, tindak-tanduk dan langkah politiknya kerap menjadi sorotan. Kali ini, kisruh bermula dari ketaksepahaman Ahok dengan DPRD DKI mengenai draft APBD DKI Jakarta. Meski telah melalui proses yang alot sejak pertengahan tahun 2014, kisah penentuan besaran RAPBD yang telah disepakati itu ternyata berujung ganjil.
Kemendagri menerima dua versi draft APBD yang berbeda. Satu diserahkan oleh Pemerintah Provinsi, dan yang lainnya oleh DPRD DKI Jakarta. Ahok menilai draft versi DPRD memuat sejumlah anggaran yang dialihgunakan bagi pos yang tidak ia ketahui manfaatnya. Sebaliknya, pihak DPRD DKI Jakarta berargumen bahwa draft versinya sudah merupakan hasil pembahasan yang telah disepakati sebelumnya. Pertentangan yang bertahan selama lebih dari sebulan ini rupanya berhasil memancing antusiasme Kompasianer untuk menulis sejumlah reportase dan opini.
1. Perdebatan Berintonasi Tinggi Pertemuan mediasi diwarnai dengan lemparan kata-kata makian, baik dari pihak Ahok sebagai gubernur dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Sementara Ahok bersikeras bahwa terjadi penyelundupan anggaran di luar persetujuan kedua belah pihak untuk pembelian UPS, DPRD DKI Jakarta menilai mantan bupati Belitong Timur itu telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah mengganjar Gubernur DKI Jakarta dengan penggunaan Hak Angket, muncul berbagai pendapat Kompasianer mengenai poin ini. Kerancuan Hak Angket DPRD DKI Jakarta adalah salah satunya. [caption id="" align="aligncenter" width="624" caption="Sumber: megapolitan.kompas.com"]
3. Anggaran untuk UPS Masih ingat dengan foto rekayasa bertema USB? Saat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta salah menyebutkan UPS dengan USB, masyarakat juga menjadi belajar dan mungkin berburu definisi UPS di Google. Apakah UPS itu sehingga DKI Jakarta harus mengganggarkan triliunan rupiah bagi pengadaan UPS di sekolah-sekolah? Sepenting apakah UPS sehingga Ahok mengira ada pengurangan anggaran dari programnya untuk kemudian dialihkan untuk membeli mesin ini? Mari temukan duduk perkara sebenarnya dari artikel berjudul Pengadaan UPS dari Sisi Business Continuity Plan.
[caption id="" align="aligncenter" width="562" caption="Sumber: kompas.com"]
5. Bahasa Toilet dan Kebun Binatang Cukup sudah membicarakan DPRD DKI Jakarta. Bagaimana Kompasianer mengomentari Ahok? Setelah berlempar makian pada rapat, Ahok melontarkan kata ‘tai’ beberapa kali dalam program Kompas Petang yang difasilitasi oleh Aiman Witjaksono. Tayangan yang diganjar dengan kecaman oleh Komisi Penyiaran Indonesia itu meninggalkan sejumlah komentar yang dialamatkan kepada Ahok. Ada yang memaklumi luapan emosi tersebut (seperti dalam artikel Ahok, Sang "Perusak"Norma Ketimuran), tetapi tidak sedikit pula yang berkomentar pedas mengenai kebiasaan Ahok yang satu ini. Kebanyakan menyayangkan buruknya kata-kata tersebut sebagai contoh bagi penerus bangsa. Salah satunya adalah artikel Umpatan Ahok Mulai Diimitasi Anak-Anak. [caption id="" align="aligncenter" width="560" caption="Sumber: Kompas TV"]
6. Saatnya Bertemu dengan Veronica Tan Tak cukup memberlakukan Hak Angket atas Ahok, DPRD DKI Jakarta berniat memanggil istri gubernur tersebut. Alasannya diprediksi melalui tulisan Hendak Memanggil Istri Ahok, DPRD DKI Akan Gunakan Teror Politik. [caption id="" align="aligncenter" width="562" caption="Sumber: megapolitan.kompas.com"]
7. Aksi di Jalan dan Tulisan Ketika komunikasi sungguh terjalin dan kisruh ini mulai mereda, selalu saja ada buntut cerita. Sekian kali amarah Gubernur Jakarta yang sekarang membuncah, di situlah ada celah bagi para oposisi. Amarah yang diekspresikan melalui kata-kata emosional rasa-rasanya diakumulasikan pada sikap untuk menolak Ahok melanjutkan kepemimpinannya di Ibu Kota. Selain aksi warga di CFD, Ahok Bicara Kotor, Anggota DPR RI Curhat adalah tulisan yang merekam curahan hati anggota dewan.
[caption id="" align="aligncenter" width="562" caption="Sumber: megapolitan.kompas.com"]
