Apakah Kompasianer termasuk pengguna KRL komuter? Tentunya sudah mendengar dong wacana kenaikan tarif perjalanan yang akan ditetapkan awal tahun 2023 ini. Bagaimana pendapatmu?
Pada wacana tersebut, Pemerintah berencana untuk membedakan tarif KRL antara orang "miskin" dan "kaya". Hmm, bagaimana ya cara mengidentifikasi kondisi finansial penumpang? Apakah dengan mengintip besaran pajak penghasilan tiap orang? Atau dengan menilai penampilan penumpang?
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seperti dikutip dari KOMPAS.COM, menyampaikan bahwa masyarakat yang dianggap mampu secara finansial akan membayar tarif KRL tanpa subsidi alias lebih mahal.
Memang, tarif KRL komuter sudah lebih dari 5 tahun tidak mengalami kenaikan. Saat ini, setiap pelanggan hanya perlu membayar Rp 3000 untuk 25 Km pertama, lalu akan bertambah Rp 1000 setiap 10 Km berikutnya.
Padahal, tarif asli KRL jika tidak disubsidi itu sekitar Rp 10.000-Rp 15.000 untuk sekali perjalanan. Selisihnya besar juga ya. Jika tidak dinaikkan, pengelola transportasi akan kesulitan membiayai operasional jika subsidi dikurangi.
Akan tetapi, apakah mengenakan tarif yang berbeda adalah solusi terbaik? Kira-kira bagaimana teknisnya? Celah prosedur seperti apa yang mungkin bakal diakali oleh pelanggan KRL? Apakah karenanya akan terjadi kesenjangan di dalam kereta? Apakah kamu punya saran lebih baik?
Bagaimana kalau ternyata strategi ini malah membuat pelanggan kabur dan kembali memenuhi jalan dengan kendaraan pribadi? Apalagi wacana ini muncul ketika Pemerintah sedang gencar memberikan subsidi bagi kendaraan (pribadi) listrik. Duh, muncul masalah baru deh...
Selain itu, kalau tarif KRL komuter naik, berapa sih kira-kira tarif yang menurutmu pas? Apa pertimbangannya?
Silakan tambah label Tarif KRL Naik (menggunakan spasi) pada tiap konten yang dibuat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
