Mohon tunggu...
Kompasiana
Kompasiana Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Akun Resmi

Akun resmi untuk informasi, pengumuman, dan segala hal terkait Kompasiana. Email: kompasiana@kompasiana.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Inilah 5 Reaksi terhadap Wacana Penghapusan Ujian Nasional

4 Januari 2017   11:58 Diperbarui: 5 Januari 2017   09:18 1275
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Peserta Ujian Nasional mengeluhkan durasi waktu yang kurang. Kompas.com

UN harus dihapus karena merusak sendi-sendi "Etika dan Moral" pada dunia pendidikan khususnya siswa, guru, kepala sekolah, kepala dinas, walikota dan bupati serta gubernur karena akan menghasilkan generasi muda yang tak jujur, korup dan arogan. Lebih berbahaya lagi karena ketidak jujuran dan arogansi ini yang mengajarkan adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan generasi muda yaitu orang tua dan guru.

3. Jalan Tengah untuk Ujian Nasional

Siswa kelas XII SMA 90 Jakarta mengikuti uji coba ujian nasional di sekolah mereka. Print.Kompas.com
Siswa kelas XII SMA 90 Jakarta mengikuti uji coba ujian nasional di sekolah mereka. Print.Kompas.com
Bisa dikatakan bahwa kelompok yang mendukung dan menolak Ujian Nasional memiliki porsi yang berimbang. Oleh karena itu perlu dipikirkan sebuah solusi jalan tengah dari masalah ini.

Menurut Blasius Mengkaka jika intensitas penilaian, berikut hasil penilaian dalam UN dilangsungkan secara tertib dan teratur, maka sekolah dengan kategori akreditasi yang sudah maju dan tinggi sebaiknya dihapuskan.

Secara de fakto, kualitas pendidikan di Indonesia berbeda-beda, seturut kondisi wilayah dan topografi serta sejarah pemerintahan. Apabila pemerintah memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional maka sebaiknya perlu dilaksanakan secara berangsur-angsur dan tidak boleh secara serentak.

Apabila pemerintah memutuskan untuk menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) maka perlu dilaksanakan secara berangsur-angsur. Mulai dari sekolah-sekolah dengan akreditasi A, bertaraf nasional dan internasional.

Penghapusan Ujian Nasional juga harus memperhitungkan soal status wilayah-wilayah di Indonesia. Wilayah daerah terisolir, tertinggal, daerah konflik dan daerah perbatasan mungkin Ujian Nasional masih berlaku untuk beberapa tahun.

4. Penghapusan UN Jangan Sekadar Urusan Teknis dan Administatif

Sekolah Dasar di Makassar tengah melaksanakan Ujian Nasional. Tribunnews.com
Sekolah Dasar di Makassar tengah melaksanakan Ujian Nasional. Tribunnews.com
Imam Subkhan menyatakan kesetujuannya dengan rencana moratorium Ujian Nasional oleh Mendikbud. Bahkan menurutnya selama ini, UN hanya lebih banyak menimbulkan hal-hal negatif dibandingkan manfaatnya.

Menurut Imam, UN hanya menjadi beban mental dan psikis tahunan bagi siswa, guru dan orang tua. Sehingga orientasi belajar hanya untuk sukses UN. Maka, tidak heran jika demi nilai UN, beberapa oknum sekolah, dinas maupun siswa dan orangtua melakukan berbagai macam kecurangan.

Padahal, jika UN digunakan sebagai instrumen evaluasi pendidikan, sungguh tidak menyasar lagi. Evaluasi berbeda dengan ujian. Evaluasi bicara perbaikan desain pembelajaran untuk peningkatan mutu ke depannya. Evaluasi tidak hanya menilai pada hilir atau hasil akhir, tetapi juga hulu dan proses yang berlangsung.

5. Bagaimana Jadinya Sekolah Tanpa Ujian Nasional?

Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
Sejak digulirkan Ujian Nasional (UN) 10 tahun yang lalu sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan, masih saja menuai kontroversi. Hal ini membuat Moch. Fatkoer Rohman yang berprofesi sebagai guru menyatakan sikap setujunya pada rencana moratorium UN. Ada beberapa alasan yang menurutnya melatarbelakangi hal ini.

Pertama, pemerintah tidak berhasil menghilangkan kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Kedua, efektivitas penyelenggaraan UN tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan. Ketiga, terjadi dikotomi mata pelajaran UN dan non-UN. Keempat, UN membuat kita mementingkan hasil daripada proses.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun