UN harus dihapus karena merusak sendi-sendi "Etika dan Moral" pada dunia pendidikan khususnya siswa, guru, kepala sekolah, kepala dinas, walikota dan bupati serta gubernur karena akan menghasilkan generasi muda yang tak jujur, korup dan arogan. Lebih berbahaya lagi karena ketidak jujuran dan arogansi ini yang mengajarkan adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan generasi muda yaitu orang tua dan guru.
3. Jalan Tengah untuk Ujian Nasional
![Siswa kelas XII SMA 90 Jakarta mengikuti uji coba ujian nasional di sekolah mereka. Print.Kompas.com](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/01/04/e71ecc7f01fd46cfb3cd21546e862c71-586c7e12759373e1117c2942.jpg?t=o&v=555)
Menurut Blasius Mengkaka jika intensitas penilaian, berikut hasil penilaian dalam UN dilangsungkan secara tertib dan teratur, maka sekolah dengan kategori akreditasi yang sudah maju dan tinggi sebaiknya dihapuskan.
Secara de fakto, kualitas pendidikan di Indonesia berbeda-beda, seturut kondisi wilayah dan topografi serta sejarah pemerintahan. Apabila pemerintah memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional maka sebaiknya perlu dilaksanakan secara berangsur-angsur dan tidak boleh secara serentak.
Apabila pemerintah memutuskan untuk menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) maka perlu dilaksanakan secara berangsur-angsur. Mulai dari sekolah-sekolah dengan akreditasi A, bertaraf nasional dan internasional.
Penghapusan Ujian Nasional juga harus memperhitungkan soal status wilayah-wilayah di Indonesia. Wilayah daerah terisolir, tertinggal, daerah konflik dan daerah perbatasan mungkin Ujian Nasional masih berlaku untuk beberapa tahun.
4. Penghapusan UN Jangan Sekadar Urusan Teknis dan Administatif
![Sekolah Dasar di Makassar tengah melaksanakan Ujian Nasional. Tribunnews.com](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/01/04/un-sd-1-586c7e3bbb9373b50475e138.jpg?t=o&v=555)
Menurut Imam, UN hanya menjadi beban mental dan psikis tahunan bagi siswa, guru dan orang tua. Sehingga orientasi belajar hanya untuk sukses UN. Maka, tidak heran jika demi nilai UN, beberapa oknum sekolah, dinas maupun siswa dan orangtua melakukan berbagai macam kecurangan.
Padahal, jika UN digunakan sebagai instrumen evaluasi pendidikan, sungguh tidak menyasar lagi. Evaluasi berbeda dengan ujian. Evaluasi bicara perbaikan desain pembelajaran untuk peningkatan mutu ke depannya. Evaluasi tidak hanya menilai pada hilir atau hasil akhir, tetapi juga hulu dan proses yang berlangsung.
5. Bagaimana Jadinya Sekolah Tanpa Ujian Nasional?
![Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/01/04/smp-alfa-centauri-bandung-gelar-un-berbasis-komputer-20160510-134930-586c7e8fd57e61a6053c2182.jpg?t=o&v=555)
Pertama, pemerintah tidak berhasil menghilangkan kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Kedua, efektivitas penyelenggaraan UN tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan. Ketiga, terjadi dikotomi mata pelajaran UN dan non-UN. Keempat, UN membuat kita mementingkan hasil daripada proses.