7 Ultimatum perihal "Reshuffle" Kabinet Kerja Jilid II

[caption caption="Ilustrasi | Kompas.com"][/caption]Beberapa hari menjelang hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70, Agustus 2015, untuk pertama kalinya, Presiden Jokowi mengumumkan adanya pergantian beberapa menteri dalam Kabinet Kerja. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja yang sebelumnya dianggap masih belum optimal.

Desember 2015, Isu reshuffle Kabinet Kerja kembali berembus. Beberapa nama menteri disebut-sebut akan diganti, di antaranya menteri bidang hukum dan ekonomi. Menteri Perhubungan pun menurut sebuah sumber akan turut diganti. Isu tersebut santer terdengar menyusul merapatnya sejumlah partai politik ke Koalisi Indonesia Hebat.

Pergantian lagi dan lagi dilakukan, susun ulang demi performa kabinet yang semakin maksimal. Sama seperti isu reshuffle Kabinet Kerja jilid I, reshuffle Kabinet Kerja jilid II pun ramai diperbincangkan Kompasianer. Berikut adalah beberapa artikel terkait reshuffle Kabinet Kerja Jilid II yang telah terhimpun dalam Topik Pilihan Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II.

1. Luka Batin Publik pada Golkar Jelang Reshuffle Kabinet Jokowi

[caption caption="Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua Harian DPP Partai Golkar hasil Munas Bali MS Hidayat, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (dari kanan ke kiri) memberi keterangan seusai penutupan Rapimnas Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie di Jakarta, Senin (25/1) malam. (KOMPAS/LASTI KURNIA)"]

[/caption]Kasus pencatutan nama Presiden yang dilakukan oleh Setya Novanto terkait Freeport beberapa bulan lalu sangat melukai hati publik. Terlebih lagi, munculnya campur tangan partai pengusung dengan melakukan pembelaan sehingga Setya luput terkena sanksi kelembagaan DPR. Kompasianer Pebrianov menelisik kesalahan sikap yang dilakukan Partai Golkar terkait kasus yang menimpa Setya Novanto dan inkonsistensinya dengan bergabung dengan Kubu Oposisi.

2. Aroma Reshuffle Jilid II Kabinet Kerja Jokowi-JK

Sahdan Ariyansyah, dalam artikelnya menilai, dari banyaknya kasus yang muncul selama satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi, dapat dijadikan kunci poros mana saja yang idealnya diganti. Gembar-gembor akan mendekatnya kubu KMP untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi pun tak luput dari beragam persepsi. Secara sederhana, bergabungnya kubu opisisi menjadi pendukung kabinet demi kemanjuan bangsa bersama sah-sah saja dilakukan, yang rakyat khawatirkan ialah, jika momentum tersebut lalai diantisipasi, seperti salah dalam memberikan jatah kursi.

3. Reshuffle Kabinet Jilid II

Terkait reshuffle Kabinet Kerja Jilid II, dalam artikel ini, Armin Mustamin Toputiri menganalisis (berdasarkan hasil survei lembaga penelitian) faktor apa saja yang menyebabkan reshuffle kabinet kembali dilakukan dan sektor apa saja yang kinerjanya masih dianggap kurang optimal. Menurutnya, kekurangan yang paling menonjol dalam kabinet tak lain disebabkan lemahnya koordiniasi antarsektor akibat munculnya ego sektoral.

4. Menko Darmin Kurang Nendang

[caption caption=" Menko Darmin (Kompas.com)"]

[/caption]Subandi Bandi menyoroti paket kebijakan Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution. Menurut Subandi, terobosan yang dilakukan oleh Menko Perekonomian terkait paket kebijakan ekonomi masih sangat diragukan. Hal itu terlihat dari belum membaiknya situasi ekonomi nasional.

5. Bola Reshuffle (Masih Bergulir): Antara Hak Presiden dan Persepsi Publik

Dede Yusuf memetakan gembar-gembor isu reshuffle yang kembali muncul akhir tahun 2015, serta elektabilitas Jokowi di tahun pertama pemerintahannya. Perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan perombakan. Menurut Dede, tidak hanya tentang kualitas kerja yang hanya berdampak positif ke pemerintahan, dampak positif penilaian publik dan kepercayaan terhadap partai politik pun perlu diperhatikan.

6. Mengenal Keterbukaan Diri Kabinet Kerja

Selamet Hariadi memberikan pandangan lain terkait pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, walaupun reshuffle mutlak hak preogatif Presiden, dalam pengambilan kebijakan hendaknya pemerintah mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat.

7. Pertarungan Sengit Ronde III Jokowi vs Kalla Dalam Reshuffle Kabinet Jilid II

[caption caption="Ilustrasi - bagi-bagi jatah menteri untuk partai politik (Kompas)"]

[/caption]Melalui analisisnya, Asaaro lahagu menjelaskan bahwa ada pertarungan sengit dalam pemberian jatah reshuffle kabinet. Mengganti para menteri tidak sebatas baik atau buruknya kinerja, tetapi ada pertarungan ideologi, wewenang yang melatarbelakanginya. Asaaro menulis: Bisa dikatakan bahwa ke depan, pada reshuffle kabinet Jilid II, pemilihan para menteri di dalam kabinet akan mencerminkan Jokowinisme sebagai Presiden atau para menteri yang mencerminkan maunya Jokowi.

Reshuffle Kabinet Kerja jilid II diharapkan dapat benar-benar menjadi ajang terpilihnya orang-orang yang tepat, yang mampu bekerja dengan baik. Dan yang terpenting, dalam prosesnya, jauh dari segala macam intervensi, pesanan dan dikte dari pihak yang tidak berkepentingan. (KML)