JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti "digoyang" dalam beberapa waktu terakhir.
Kelompok nelayan di Pantai Utara Jawa berunjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Susi karena melarang nelayan menggunakan cantrang saat menangkap ikan.
Entah kebetulan atau tidak, "goyangan" kelompok nelayan muncul ketika hangat-hangatnya isu perombakan kabinet alias reshuffle, tepatnya pertengahan Juli 2017 ini.
Padahal jika ditelisik, protes nelayan telah ada sejak April 2017. Sempat meredup, aksi protes tersebut kemudian muncul kembali.
Bahkan, pada 3 Mei 2017 lalu, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki juga telah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Susi untuk memperpanjang masa transisi nelayan beralih dari cantrang ke alat tangkap ikan lain hingga Desember 2017.
Artinya, nelayan di Indonesia masih boleh menggunakan cantrang hingga akhir 2017 tanpa khawatir ditangkap aparat hukum. Nelayan juga diberikan waktu untuk mengganti cantrang dengan alat tangkap jenis lain yang lebih ramah lingkungan.
Lantas, mengapa para nelayan masih protes hingga saat ini?
Juru bicara Aliansi Nelayan Indonesia Sutia Budi, saat audiensi dengan Teten Masduki di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, 11 Juli 2017, sempat ditanya soal itu. Namun, ia tidak menjawabnya.
Sutia malah menjawab, "Teman-teman (wartawan) percaya Ibu Susi atau percaya dengan teman-teman (nelayan) yang mengalami langsung di lapangan? Sekarang kita lihat faktanya saja deh, enggak usah ngarang-ngarang," ujar Sutia.
(Baca: Protes Kebijakan Menteri Susi, Sejumlah Nelayan Diterima di Istana)
Respons Kepala BIN