JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, situasi politik yang cenderung memanas di Indonesia sejak delapan bulan terakhir dapat dipetakan menjadi dua kepentingan saja, yaitu terkait kekuasaan politik dan ekonomi yang terganggu.Â
"Ini framing situasi menuju 2019 (Pemilu 2019). Ada dua kepetingan, yaitu kepentingan kekuasaan politik dan kepentingan bisnis yang tidak nyaman," ujar Presiden dalam silaturahim dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Untuk kepentingan kekuasaan politik, Jokowi tidak merinci.
Jokowi merinci kepentingan bisnis yang tidak nyaman karena sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah.
Jokowi menyebut lima hal yang dilakukan pemerintah dan membuat sejumlah pihak merasa tidak nyaman atau terganggu kepentingannya.
(baca: Di AS, Menteri Susi Disebut Lebih Banyak Menenggelamkan Kapal daripada US Navy)
Lima hal itu adalah penindakan dan penenggelaman kapal-kapal yang melakukan pencurian ikan atau illegal fishing.
Berikutnya adalah pembubaran Pertal yang dilakukannya di awal-awal pemerintahannya, rencana pembangunan kilang, pengaturan soal pangan dan distribusinya, dan terakhir soal daging.
(baca: Petral Dibubarkan, Pertamina Hemat Rp 250 Miliar Per Hari)
"Kepada Menteri ESDM, tugasnya pertama-tama adalah membubarkan Petral dan membangun kilang. Di dua hal ini, kepentingannya banyak banget. Saya akan masuk sampai ujung ke siapa. Kita tahu diputar-putar terus untuk urusan ini," ujar Jokowi.
Mengenai daging, Jokowi menyebut, pembenahan dilakukan karena dari sisi hulu, hilir, hingga lapak sudah dikuasai semuanya.Â