JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah terbuka dengan kritik yang berbasis pada data. Namun, ia menolak jika kritik itu mengarah pada pembodohan atau kebohongan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Pembukaan Konvensi Nasional Humas di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Jokowi mengatakan, peran humas sangat penting di tengah melubernya informasi saat ini. Ia prihatin munculnya konten-konten negatif, berita provokatif, adu domba, kabar bohong yang menurut dia akhir-akhir ini banyak sekali kita muncul.
"Kita membutuhkan kritik-kritik yang berbasis data. Tapi bukan pembodohan atau kebohongan, bukan narasi yang menebar pesimisme, narasi yang menakut-nakuti," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi dan Peran Keluarga Menjawab Hoaks
Jokowi menilai, tak jarang berita bohong sengaja disebar untuk membangkitkan rasa takut, membangkitkan pesimisme, menebar ketakutan, menebar kecemasan, dan perasaan terancam.
Ia mengakui, dalam menghadapi hal itu, tidak cukup dengan regulasi dan penegakan hukum.
Yang diperlukan adalah literasi digital sehingga warga tidak hanya mampu menggunakan teknologi informasi, tapi juga mampu memilih dan memilah informasi, mampu melakukan kroscek, serta mampu melakukan klarifikasi saat menerima sebuah informasi.
"Kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan standar moral dan etika yang tinggi dari penggunaannya," kata dia.
Baca juga: Jokowi Kerap Diserang Fitnah dan Hoaks, Apa Komentar Keluarga?
Oleh karena itu, Jokowi mengapresiasi konsistensi perhimpunan humas yang selama ini terus mengusung tanda pagar atau hashtag #IndonesiaBicaraBaik.
