BANDUNG, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai, kegiatan reuni 212 sudah kehilangan esesinya. Bahkan, kegiatan itu sudah melenceng ke arah politik.
"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018).
Rachmat menjelaskan, pada awalnya kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.
Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama. Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana. Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.
"Jadi banyak warga yang datang ke MUI Jabar, menanyakan esensi 212. Karena masalah yang memicu munculnya gerakan 212 sudah selesai. Jadi tidak ada esensinya lagi sekarang harus melaksanakan reuni. Sekarang masalahnya apa? Kan sudah selesai," katanya.
Baca juga: MUI Jawa Barat: Kegiatan Reuni 212 Sudah Kehilangan Esensinya
MUI pun mengimbau agar masyarakat Jawa Barat tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas asal usulnya.
Sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, masyarakat Jawa Barat lebih baik melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti melaksanakan pengajian di masjid-masjid, istigasah, atau zikir bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia.
"Ini semua kan demi NKRI. Di samping usaha, doa juga tetap harus dilakukan. Minta agar bangsa ini diselamatkan dan dijauhkan dari sifat kegaduhan, kerusuhan dan lain sebagainya," katanya.
Lebih lanjut Rachmat pun meminta kepada masyarakat untuk tidak membungkus kegiatan politik dengan isu-isu keagamaan menjelang Pilpres 2019.
"Kegiatan politik silakan saja berjalan, tapi jangan sampai menggunakan embel-embel agama," tuturnya.
