Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Wapres AS: Persekusi terhadap Rohingya Tak Termaafkan

14 November 2018   15:48 Diperbarui: 14 November 2018   15:55 191
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence bertemu Kanselir Myanmar Aung San Suu Kyi dalam forum ASEAN di Singapura Rabu (14/11/2018).

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence bertemu Kanselir Myanmar Aung San Suu Kyi dalam forum ASEAN di Singapura Rabu (14/11/2018).SINGAPURA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence membahas krisis Rohingya dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Dalam pertemuan ASEAN di Singapura, Pence menegaskan Washington begitu gelisah dengan perkembangan penanganan Rohingya.

Baca juga: Krisis Rohingya, Begini Kritikan Mahathir kepada Aung San Suu Kyi

"Kekerasan dan persekusi yang dilakukan Myanmar benar-benar tak termaafkan," kata Pence kepada Suu Kyi dikutip Al Jazeera Rabu (14/11/2018).

Selain Rohingya, Pence juga meminta adanya penegakan demokrasi serta kebebasan berpendapat di Myanmar, dan menyinggung tentang penahanan jurnalis di sana.

Ucapan wapres 59 tahun itu merujuk dua jurnalis Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo yang ditahan di Yangon pada Desember 2017 karena meliput krisis Rohingya.

Mereka divonis bersalah pada September lalu atas dakwaan melanggar Undang-undang Kerahasiaan, dan harus mendekam tujuh tahun di penjara.

"Penahanan dua jurnalis sejak tahun lalu benar-benar menimbulkan kerisauan di kalangan warga Amerika," ucap Pence saat bertemu Suu Kyi.

Suu Kyi membalas komentar Pence dengan menyatakan bahwa setiap orang tentu mempunyai persepsi yang berbeda tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Suu Kyi menjadi ikon demokrasi di Myanmar ketika junta militer berkuasa selama bertahun-tahun, dan pernah dihukum 15 tahun penjara.

Namun, sejak menjabat sebagai Kanselir Myanmar pada 6 April 2016, dia menuai kritikan karena responnya atas kabar yang menimpa Rohingya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun