JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam melayangkan protes ke Pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati, pada 29 Oktober 2018 lalu di kota Ta'if.
Hal itu diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo pada awal pidato penutupan Masa Persidangan I dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
"DPR mendukung langkah pemerintah RI dalam melayangkan protes terhadap eksekusi warga negara Indonesia, Tuti Tursilawati," ujar Bambang.
Bambang pun menyesalkan eksekusi yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut. Pasalnya, eksekusi terhadap Tuti dilakukan tanpa adanya notifikasi atau pemberitahuan dari Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia.
Baca juga: Sejak 2015, 4 WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi
"Kami menyesalkan eksekusi mati warga negara indonesia Tuti Tursilawati oleh Kerajaan Arab Saudi tanpa adanya pemberitahuan," kata Bambang.
Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal menuturkan bahwa Pemerintah Indonesia telah melayangkan protes ke Pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati Tuti Tursilawati.
Ia membenarkan eksekusi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan atau notifikasi lebih dulu kepada pihak KBRI di Riyadh maupun KJRI Jeddah.
Menurut Iqbal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta pada Selasa (30/10/2018), untuk menyampaikan protes secara langsung.
"Pada hari ini Menlu sudah memanggil Dubes Arab Saudi yang ada di Jakarta dan menyampaikan protes secara langsung kepada Dubes Arab Saudi di Jakarta," ujar Iqbal saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).
