JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kesal karena harus turun tangan langsung menangani defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sekitar sebulan lalu, Jokowi memutuskan pemerintah memberi suntikan kepada BPJS Rp 4,9 Triliun untuk membayar utang ke sejumlah rumah sakit mitra.
Namun kekesalan itu baru diluapkan Presiden dihadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).
"Harus kita putus tambah Rp 4,9 Triliun. Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 Triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Pemerintah Suntik BPJS Rp 4,9 Triliun, tapi Masih Kurang...
Jokowi meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.
Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidak lah mudah. Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.
"Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan. Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit. Tapi sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang," kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek karena presiden harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan.
Baca juga: Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit Sampai ke Presiden, Kebangetan!
Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian. Ia meminta hal ini tak terulang pada tahun depan.
