JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyatakan, kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tidak bisa dianggap kegagalan Presiden Joko Widodo di bidang hukum.
Hal itu disampaikan Arsul saat ditanyai sejumlah peristiwa hukum yang menunjukkan kurang berhasilnya pemerintahan Joko Widodo.
"Enggak hanya bicara basisnya cicak-buaya, hanya karena Novel. Itu terlalu elementer," kata Arsul di sela pelatihan tim kampanye nasional pasangan bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Hotel Oria, Menteng, Jakarta, Senin (13/8/2018).
Ia mengatakan, perlu melihat tiga aspek untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki institusi, legislasi, dan kultur di bidang hukum.
Baca juga: Siapa yang Bisa Sebut 1 Penyerang Novel, Silakan Ambil Sepeda di KPK
Arsul mengatakan, publik bisa menilai peningkatan capaian Jokowi di bidang hukum melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap Polri.
Selain itu, dari segi legislasi, masyarakat juga bisa melihat sejumla undang-undang penting yang telah diselesaikan di era pemerintahan Jokowi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Artinya kalau berbasis data baik kuantitatif dan kualitatif ada sektor-sektor yang barangkali memang Pak SBY lebih baik. Itu harus kita akui. Tidak boleh juga kita memaksakan berdasarkan data bahwa semua yang terjadi di pemerintahan sekarang itu lebih baik," ujar dia.
Satu tahun lalu, tepatnya pada 11 April 2017 subuh, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan tiba-tiba disiram air keras oleh dua pria yang mengendarai sepeda motor.
Baca juga: Wadah Pegawai KPK Minta Presiden Segera Bentuk TGPF Kasus Novel
Saat itu, Novel sedang berjalan menuju rumahnya setelah menjalankan shalat subuh di Masjid Jami Al Ihsan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
