Basuki Bantah Anies Soal Pengambilalihan 6 Tol Dalam Kota Jakarta

PALEMBANG, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah telah mengambil alih proyek enam tol dalam kota Jakarta seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau urusan tol pasti urusannya dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pasti dengan Kementerian PUPR. Enggak ada saya ambil alih, memang urusannya begitu," tegas Basuki menjawab Kompas.com, sebelum peresmian Jakabaring Sport City Center, di Palembang (Sabtu (14/7/2018). 

Basuki menuturkan, proyek enam tol dalam kota yang dimaksud masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sejak diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya dan sudah dilakukan penandatangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 2014 silam.

Baca juga: Anies Pertanyakan Mengapa Proyek 6 Tol Dalam Kota Jadi Program Strategis Nasional

Enam ruas tol dalam kota ini ditetapkan sebagai PSN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian dikuatkan dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tertanggal 15 Juni 2017.

"Jadi, tidak ada intensi kami untuk menarik. Tolong cek ke PT Jakarta Toll Road Development. Nanti dikira kami defense. Saya tidak memiliki kepentingan apa-apa," cetus Basuki.

Kenapa masuk PSN, Basuki menjelaskan, supaya ada dana talangan karena membangun tol di Jakarta mahal sekali. Ini disebabkan harga tanahnya sudah sangat tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau proyek tol dalam kota Semanan-Grogol-Pulogebang, Rabu (11/7/2018).

Karena itu, enam tol dalam kota ini dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Basuki mengatakan, jika ada pihak yang menolak proyek tersebut semestinya disampaikan melalui prosedur resmi yang berlaku.

"Kalau Pemprov DKI menolak, ya mestinya nyuratin. Ini tidak ada," ungkap Basuki.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, bukan dirinya yang meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota.