Baca juga: Sederet Harapan Warga DKI Menyambut HUT DKI Jakarta ke-491
Berbagai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ini bisa berdampak pada kriminalitas, vandalisme, hingga perilaku menyimpang warga.
Kebijakan Pemprov DKI selama ini, menurut Daisy, belum terencana dan terkoordinasi dengan baik. Model pembangunan kota yang selama ini dilakukan masih sektoral bukan fokus pada pemecahan masalah.
"Model diskusi musrenbang juga masih sektoral belum integratif. Pada pelaksanaannya juga terlihat masih terlihat tiap dinas bikin planning sendiri," ujar dia.
Padahal, pembangunan kota perlu inovatif, cepat, dan efisien.
"Contoh kegiatan pelatihan bisa muncul dari berbagai dinas... Tanpa jelas sebenarnya untuk memecahkan masalah apa," kata Daisy.
Daisy menyarankan sejumlah program yang perlu disediakan Pemprov DKI antara lain penambahan ruang publik dan area-area WiFi yang terkontrol. Kemudian peningkatan sistem keamanan warga melalui kamera CCTV dan hotline service yang cepat tanggap.
Ia juga menyarankan pelibatan warga dalam merumuskan kebijakan kota.
"Dengan peningkatan kapasitas RT RW sebagai community organizer, ruang partisipasi warga untuk ikut serta dalam pembangunan kota," ujar Daisy.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
