JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memecat Bupati Purbalingga Tasdi dari keanggotaan partai setelah ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
"Dipecat, seperti biasa, yang kena OTT (operasi tangkap tangan) enggak ada bantuan hukum ke yang bersangkutan," kata Trimedya.
Ia mengatakan hal itu konsisten dilakukan PDI-P sejak dua tahun lalu sebab tak ada celah pembelaan hukum.
Baca juga: Wanita Paruh Baya Turun dari Mobil Mewah dan Masuk ke Rumah Dinas Bupati Purbalingga
Hal itu, lanjut Trimedya, terbukti dari tak ada yang pernah lolos dari vonis bersalah di pengadilan saat ditangkap tangan oleh KPK.
"Satu, pemecatan seketika, dua saya sebagai ketua bidang hukum diminta tidak memberi bantuan hukum kepada para kader di seluruh Indonesia baik legislatif maupun eksekutif," lanjut Trimedya.
Ia mengatakan partainya terus menerus mengingatkan kepada seluruh kader PDI-P yang menjabat kepala daerah agar tak terjebak dalam praktek korupsi.
Namun, ia menilai banyaknya kepala daerah yang terkena OTT disebabkan pula oleh besarnya biaya politik di pilkada.
Baca juga: KPK: Bupati Purbalingga Minta Uang Rp 500 Juta untuk Loloskan Lelang
"Kalau ongkos politik terlalu tinggi seorang menjadi bupati, gubernur, darimana lagi dia mencari ininya (uang). Orang tentu menghabiskan puluhan ratusan miliar untuk itu," kata Trimedya.
